Komisaris BUMN Ini Sebut Aparat Adalah Kunci Pemberantasan Pungli di Pelabuhan

Ilustrasi peti kemas. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok ramai dibicarakan usai para sopir kontainer mengadukan praktik tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aparat kepolisian langsung menangkap pelaku pungli usai mendapatkan arahan dari Jokowi.

Komisaris Independen PT Pelindo I (Persero), Irma Suryani Chaniago, mengungkapkan praktik pungli memang masih masif terjadi tak hanya di Pelabuhan Tanjung Priok saja, tetapi di berbagai pelabuhan di Indonesia. Ia menganggap penegakan hukum memang akan menjadi kunci untuk memberantasnya.

Apalagi, kata Irma, praktik pungli sebenarnya sudah mengakar bertahun-tahun dan melibatkan banyak pihak mulai dari aparat, pengguna jasa, hingga level terbawah yaitu penjaga pintu masuk pelabuhan.

"Modusnya beragam. Sopir truk bisa minta uang tambahan dari perusahaannya dengan alasan agar kontainer cepat keluar. Padahal pelabuhan melakukan semua gerakan lift on dan lift off, sudah terstruktur melalui sistem IT yang terintegrasi. Jadi tanpa harus diberi tip pun sebenarnya kontainer yang keluar masuk sudah di-plan oleh perusahaan," kata Irma melalui keterangan resminya, Senin (14/6).

Irma mengatakan selama ini para sopir truk kontainer sudah terbiasa meminta uang lebih pada pengusaha dengan alasan untuk mempercepat proses pengangkutan. Menurutnya, uang itulah yang kemudian dibagi kepada petugas operator dengan alasan bagi-bagi rezeki.

Irma merasa uang tip tidak bisa jadi alasan bagi operator untuk malas bekerja. Sebab, para operator ini mendapatkan penghasilan dari produktivitas kerjanya. Ia merasa semakin banyak mereka berproduksi, maka semakin besar premi yang mereka terima. Perhitungan premi ini berdasarkan sistem boxes.

"Tip dari sopir itu tidak penting bagi para operator crane di pelabuhan. Penghasilan mereka sangat tergantung dari jumlah premi yang dihitung per boxes kontainer. Makanya banyak sekali berita yang beredar beberapa hari ini terkait pelabuhan sangat tidak benar alias hoax," ungkap Irma.

Irma lalu menyinggung salah satu rekaman video yang menyatakan truk di JICT terbengkalai karena tidak ada operator yang bekerja. Setelah diteliti, video itu diambil ketika para pekerja sedang menunaikan salat Jum’at.

Truk bermuatan peti kemas melintas di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Irma membeberkan di masa rehat salat Jum’at ini justru dimanfaatkan oleh bagian IT untuk merefresh sistem. Ia mengimbau masyarakat berhati-hati dalam membuat konten dan menyebarluaskannya.

"Begitu mudahnya masyarakat membuat konten menjadikan berita benar dan hoax semakin sulit dibedakan. Tapi yang jelas, jika berita di video itu benar pasti pengguna jasa komplain dan produksi turun tajam. Faktanya kegiatan di JICT tetap normal," ujar Irma.

Lebih lanjut, Irma menegaskan penegakan hukum akan menjadi kunci terciptanya efisiensi di pelabuhan termasuk praktik pungli di titik-titik tertentu melalui oknum ‘Pak Ogah’ yang diduga bekerja sama dengan oknum penegak hukum. Sebab, banyak kejadian ketika aksi premanisme dan pemalakan kepada sopir di jalanan tidak ada aparat yang membantu. Padahal, mereka ada di lokasi yang sama.

Irma menuturkan apabila aparat bekerja dengan baik, sopir truk tentunya tidak perlu meminta uang lebih ke perusahaan yang kemudian dijadikan modus pungli.

"Aparat penegak hukum harus duduk bersama dengan pelaku usaha pelabuhan. Jangan asal main comot dan mendakwa. Karena kegiatan pemberian insentif itu baru bisa disebut pungli jika pemberi berkeberatan, tetapi jika yang berinisiatif adalah pemberi apakah itu pungli? Toh di pelabuhan ada CCTV, sehingga inisiator pungli itu bisa dicek fakta aslinya," tegas Irma.