Komisi VII DPR Ungkap Sudah Ada Solusi Atasi Polemik Power Wheeling di RUU EBET

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno. Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, mengungkapkan sudah ada jalan tengah terkait perdebatan skema power wheeling dalam pembahasan rancangan UU Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Saat ini, pembahasan RUU EBET masih dilakukan di tingkat panitia kerja (panja) Komisi VII DPR. Eddy mengatakan antara Komisi VII dan pemerintah kemungkinan bersepakat memasukan skema power wheeling dalam skala terbatas.

"Sekarang ada jalan tengahnya, di daerah-daerah yang memang sulit dijangkau dan belum ada jaringan PLN boleh dilaksanakan, ini kurang lebih meeting point yang akan kita capai dengan pemerintah," kata Eddy di Hotel A One Menteng Jakarta, Senin (6/2).

Eddy menjelaskan, skema power wheeling menciptakan kondisi multiple seller dan multiple buyer listrik di Indonesia. Mekanisme ini membolehkan perusahaan swasta (Independent Power Producers/IPP) membangun pembangkit listrik dan menjual listrik EBT kepada pelanggan rumah tangga dan industri.

Penjualan listrik swasta tersebut menggunakan jaringan distribusi dan transmisi milik PT PLN (Persero) melalui open source dengan membayar fee yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.

"Kita merasa power wheeling itu penting untuk akselerasi industri EBT. Kalau tidak, kita andalkan PLN saja maka lama waktunya. Sekarang PLN masalahnya selalu mengatakan kita sekarang oversupply listrik," jelas Eddy.

Eddy menuturkan di tahun ini diperkirakan kenaikan pertumbuhan konsumsi listrik hanya 800 megawatt (MW). Sementara itu akan ada 7 gigawatt (GW) yang masuk di tahun ini, yang mayoritas berasal dari pembangkit berbasis bahan bakar fosil.

"Makanya kita minta berikan kesempatan bagi pihak lain untuk bisa menyerap energi itu, tapi kalau ada pihak ketiga membeli dan menyerap energi, ditambah EBT yang eksisting ini tidak akan atau lama terserapnya, karena itu PLN bersikeras untuk tidak menerapkan power wheeling," ujar Eddy.

Dengan penerapan skema power wheeling yang terbatas di daerah tertentu, kata Eddy, tidak akan memberatkan beban PLN sekaligus mempercepat pengembangan industri EBT di Indonesia.

"Kalau mau PLN gini saja, konektivitas jaringan seluruh Indonesia sehingga kalau ada kelebihan misalnya di Jatim bisa menutupi kekurangan misalnya di Sumbar, tapi investasi interkonektivitas ini tidak kecil, jadi saya kira ini problem tersendiri," tutur Eddy.

"Tapi common ground yang akan kita capai di situ antara kita dengan pemerintah, supaya di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau belum ada jaringan PLN akan kita berikan kesempatan untuk pihak ketiga ikut membeli energi," tambahnya.