Komisi XI DPR Mulai Fit and Proper Test Calon Anggota BPK

Ilustrasi BPK RI (Badan Pemeriksaan keuangan). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Komisi XI DPR RI tengah melakukan uji kelayakan dan kepatuhan atau fit and proper test kepada calon anggota BPK RI 2024-2029 pada Senin (2/9). Salah satu calon yang melakukan uji kelayakan dan kepatuhan yaitu Blucer W. Rajagukguk yang juga menjabat sebagai Pemeriksa Ahli Utama ASN BPK RI.

Dalam kesempatan tersebut, Blucer bertekad mewujudkan BPK yang bermanfaat dengan peningkatan kualitas pemeriksaan keuangan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, Blucer mencotohkan salah satu pemeriksaan yaitu pemeriksaan atas penyaluran bantuan sosial.

Menurutnya, kondisi yang ada, saat ini Pemeriksaan fokus pada apakah bansos telah disalurkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Rekomendasi BPK fokus pada pengenaan sanksi terhadap pejabat yang tidak menyalurkan bansos secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

"Sehingga dampaknya apa yang terjadi, rekomendasi kita tidak bisa menyelesaikan akar masalah. Akar masalahnya apa ? misalnya ternyata yang menjadi persoalan adalah validitas dari data itu sendiri. Jadi walaupun itu tepat waktu, tepat sasaran, tapi ternyata datanya tidak tidak benar," kata Blucer saat melakukan fit and proper test kepada calon Anggota BPK RI 2024-2029 bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (2/9).

"Sebagai contoh, misalnya kita mengenal data TPKN kita ini data 28 juta keluarga yang miskin ya. 28 juta kali 4 itu 96 juta. Saat kita tanya, siapa nomor 1 dan siapa nomor 96 juta, data ini tidak menjawab, ini menjadi persoalan, akar permasalahannya tidak selesai," lanjutnya.

Blucer mengatakan, jika DPR bersama dengan BPK dan pemerintah mengentaskan kemiskinan, tentu data tersebut tidak bisa ditawar lagi, sehingga perlu dilakukan pembaruan.

Karena itu, untuk peningkatan kualitas pemeriksaan keuangan negara, Blucer bilang, prosedur pemeriksaan diarahkan untuk mengungkapkan akar permasalahan. Fokus pada sebab dan akibat terhadap kepentingan umum atau masyarakat.

"Pemeriksaan diarahkan kepada pengujian validitas database penerima bansos. Rekomendasi BPK diarahkan pada perbaikan database sehingga seluruh masyarakat miskin dapat menikmati bansos yang disalurkan pemerintah," katanya.

Selain itu, Blucer mengungkapkan bahwa pentingnya juga revitalisasi hubungan kelembagaan dengan DPR, DPD, dan DPRD. Blucer mengatakan, DPR, DPD, dan DPRD, sangat berpeluang mendapatkan respons yang positif dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat melalui pelaksanaan fungsi pengawasan atas hasil pemeriksaan BPK.

"Peranan DPR, DPD, dan DPRD, dalam pelaksanaan kewenangan masih dapat dioptimalkan dengan melakukan revitalisasi hubungan yang kolaboratif bersama dengan BPK.

Kemudian, BPK seharusnya dapat memberikan input dan advise terhadap pelaksanaan tugas DPR, DPD, dan DPRD, melalui hasil pemeriksaan dan solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah.

"BPK juga harus membuka pintu selebar-lebarnya kepada DPR, DPD, dan DPRD," ujarnya