Komitmen yang Didapat Indonesia di Our Ocean Conference 2018

Menteri Susi Pudjiastuti berpidato di konferensi Our Ocean Conference 2018, Bali, Selasa (30/10/2018). (Foto: Abil Achmad Akbar/kumparan)

Dalam Konferensi Kelautan, Our Ocean Conference 2018 yang digelar pada bulan lalu, Indonesia membuat sebanyak 23 komitmen dengan investasi sekitar USD 500 juta. Jumlah komitmen ini meningkat dari tahun lalu yang hanya berjumlah 10 komitmen.

Indonesia juga diketahui membangun hubungan kerja sama bilateral dengan negara-negara lainnya, seperti Norwegia dan Jepang. Hubungan kerja sama lebih banyak dilakukan untuk sektor kelautan dan perikanan. Lalu, apa saja komitmen yang sudah dihasilkan oleh Indonesia dalam gelaran OOC 2018? Berikut ini daftarnya, Senin (5/11).

Keamanan Maritim

Pertama, Indonesia berkomitmen mengalokasikan dana sebesar USD 27,8 juta untuk kegiatan pengawasan kelautan dan perikanan termasuk penyediaan kapal patroli di laut, melakukan pengawasan di udara, operasi pusat komando, melakukan investigasi kejahatan kelautan dan perikanan, pengawasan kawasan konservasi laut, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan memerangi penangkapan ikan yang merusak.

Selain itu, melalui kerja sama bilateral, Indonesia berkomitmen untuk melakukan kerja sama teknis untuk mengembangkan kapasitas patroli laut yang terkoordinasi. Lalu, Indonesia juga membuat komitmen untuk membangun skema pemisahan lalu lintas di Selat Lombok dengan mengajukan sejumlah proposal ke International Maritime Organization (IMO). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan navigasi di wilayah tersebut.

Terakhir, dalam sektor keamanan maritim, Indonesia bersama 10 negara lainnya di bawah RPOA-IUU (Rencana aksi regional untuk mengkampanyekan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan memerangi illegal fishing) berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat manajemen perikanan di wilayah agar menerapkan sumber daya perikanan dan lingkungan laut yang lebih berkelanjutan.

Kawasan Konservasi Laut

Indonesia dengan dukungan dari Global Environment Facility (GEF) akan menginvestasikan sebesar USD 11,2 juta dalam program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (Coremap-CTI) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan seluas 4,65 hektare di Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Kemudian, di tahun depan, Indonesia berkomitmen akan mengaloasikan anggaran sebesar USD 2,3 juta untuk efektivitas pengelolaan 10 Kawasan Konservasi Laut (KKL) nasional dan 24 KKL provinsi serta menambah KKL baru.

Indonesia juga mengumumkan komitmennya untuk melindungi kawasan ekosistem laut yang sensitif dari gangguan aktivitas kemaritiman, misalnya melalui pengajuan kawasan konservasis laut Nusa Penida ke International Maritime Organization (IMO) sebagai kawasan laut khusus yang sensitif. Lalu, Indonesia juga menjanjikan lakukan pendanaan sebesar USD 72 ribu pada tahun 2019 untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang sesuai untuk ikan kerapu dan budidaya gulma laut di 16 provinsi, serta mendukung kegiatan konservasi di daerah tersebut. Upaya ini akan dilakukan melalui Indonesian National Institute of Aeronautics and Space.

Perikanan Berkelanjutan

Komitmen Indonesia dalam sektor perikanan berkelanjutan yang pertama adalah mengimplementasasikan electronic logbook bagi kapal-kapal perikanan Indonesia yang beroperasi di 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Komitmen ini akan dijalankan pada akhir 2018 dengan menargetkan sebanyak 3.887 kapak penangkap ikan di atas 30 GT mulai menerapkan sistem e-Logbook. Sementara, di tahun 2019, KKP menargetkan mampu menjangkau sebanyak 10.984 kapal di atas 10 GT mulai menerapkan e-Logbook. Total anggaran yang dikeluarkan untuk mengimplementasikan sistem ini adalah sebesar USD 442,863 atau sekitar Rp 6,2 miliar.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk memperluas caakupan wilayah penugasan pengamat di atas kapal (observer) yang beroperassi di 11 WPP RI. Program ini akan menjangkau sebanyak 100 observer, 350 kapal penangkap ikan, dan 300 ribu hari observer dengan anggaran sebesar USD 846,429 di tahun 2019.

Kemudian, Indonesia mengumumkan komitmennya dalam melakukan sertifikasi terhadap 1.200 kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan ekspor dengan praktik pengelolaan ikan yang baik di 538 pelabuhan perikanan di Indonesia. Program ini akan dimulai padad tahun 2019 hingga 2021 dengan alokasi anggaran sebesar USD 85.714 per tahun.

Konferesi Pers Our Ocean Conference 2018 di Bali. (Foto: Abil Achmad Akbar/kumparan)

Indonesia juga akan mengalokasikan anggaran sebesar USD 6,7 juta untuk meningkatkan produksi perikanan dengan teknologi budi daya biofloc. Dana tersebut akan dibagi dalam tiga tahun sejak 2017 lalu. Sebanyak 550 paket di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Bali, dan Sulawesi sudah diluncurkan. Dari program ini, KKP menargetkan produksi biofloc bisa mencapai 3,6 ton paket per siklus.

Terakhir, dari sektor perikanan tangkap, Indonesia berkomitmen unttuk mengalokasikan dana anggaran sebesar USD 3 juta untuk melakukan penilaian stok ikan di tahun 2018 hingga 2021 mendatang.

Polusi Laut

Indonesia komitmen untuk mengurangi sebanyak 30 persen limbah di laut. Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk mengelola sebanyak 70 persen dari total timbunan limbah sampah dengan baik. Pengurangan limbah ini dilakukan melalui pencegahan limbah, daur ulang limbah, dan penggunaan kembali limbah. Indonesia juga akan meningkatkan pendekatan berbasis di darat untuk mengurangi jumlah sampah ke laut.

Komitmen Indonesia dalam menegurangi sampah di laut salah satunya adalah dengan menyatakan rencana aksi nasional untuk memerangi sampah laut hingga tahun 2025 mendatang. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden No. 83/2018, yang melibatkan 16 Kementerian, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, dan LSM dengan total anggaran yang direncanakan USD 1 miliar.

Indonesia dan 17 negara lain di bawah KTT Asia Timur juga akan menyatakan pernyataan para pemimpin EAS tentang pemberantasan Puing Plastik Laut dan mengurangi minimum 25 persen dari batas-batas batas sampah laut. Sementara itu, pemerintah juga akan menggunakan sampah plastik yang dikumpulkan dari laut untuk menggantikan aspal (asphalt) sebesar 5-7 persen untuk pembangunan jalan, mulai tahun 2018 sampai 2025. Selain itu, Indonesia akan membangun infrastruktur TPA untuk pengolahan limbah.

Terakhir, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Sipil / LSM akan mempromosikan 40 tindakan pemerintah daerah pada tahun 2025 untuk berhenti menggunakan kantong plastik di pasar modern.

Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan

Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk mengembangkan kegiatan budidaya minapadi terpadu untuk meningkatkan produksi ikan yang berkelanjutan dan konsumsi ikan lokal. Pada tahun 2018, pemerintah mengalokasikan USD 550.000. Angka ini termasuk dukungan FAO untuk sekitar USD 50.000 melalui proyek "Promosikan Peningkatan Budidaya Ikan Padi yang Inovatif dan Praktek Budidaya Ikan Nila yang Tangguh untuk Pertumbuhan Laut di Asia".

Pada 2019, pemerintah menjanjikan dana USD 800.000 untuk sejumlah proyek. Rencananya, proyek ini berlokasi di beberapa lokasi di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali dan Kalimantan, meliputi 560 hektare kawasan pada tahun 2018 dan diperpanjang hingga 960 hektare pada tahun 2019. Target produksi ikan dari proyek ini adalah 1,2 ton per hektare/siklus.

Indonesia juga melalui Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk melaksanakan proyek pertanian minapadi untuk mendukung ekonomi biru berkelanjutan dengan menyediakan total pengembangan seluas 25 hektare, yang terdiri dari 18 hektare budidaya minapadi yang didanai oleh FAO dan akan berlanjut hingga 2019 dengan tambahan lahan pertanian seluas 7 hektare. FAO juga akan menyediakan USD 26.768 pada tahun 2018. Sementara Kabupaten Sukoharjo sendiri akan mengalokasikan USD 9.333 untuk mendukung proyek bersama tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga berkomitmen untuk berinvestasi hingga USD 250.000 dan setiap angka yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap keamanan pangan dan persyaratan keamanan pangan global. Program ini untuk mendukung pengembangan Sistem Pelacakan dan Logistik Ikan Nasional, yang disebut STELINA.

Terakhir, Indonesia berkomitmen mengalokasikan anggaran sebesar USD 8,7 juta dalam mengembangkan Industri Rumput Laut Nasional meliputi unit pengolahan rumput laut di 6 kabupaten, reparasi gudang di 3 kabupaten, dan pembangunan gudang di 6 kabupaten. MMAF juga mengadakan Forum Bisnis dan Investasi Kelautan dan Perikanan bulanan (MFBIF) untuk mempromosikan rumput laut yang berkelanjutan dan produk mereka. Badan dan kementerian terkait rumput laut akan membentuk forum koordinasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan roadmap rumput laut. Industri rumput laut Indonesia juga dipastikan menerapkan prinsip keberlanjutan dari hulu ke hilir bergabung dengan program ekonomi global biru.

Perubahan iklim

Indonesia berkomitmen untuk merehabilitasi 1.814.352 hektare hutan mangrove yang rusak di Indonesia. Komitmen nasional ini diproyeksikan dapat tercapai dalam waktu 5 tahun, mulai dari 2019 - 2023. Kegiatan ini merangkul semua pemangku kepentingan terkait termasuk kementerian / lembaga pusat, pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta.

Indonesia juga menyatakan alokasi dana sebesar USD 2,3 juta untuk rehabilitasi garis pantai dengan membangun struktur hibrida di 7 kabupaten pada tahun 2019. Struktur hibrida akan menggunakan bambu atau material lokal lainnya dan berfungsi sebagai perangkap sedimen. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan kualitas dan fungsi lingkungan pesisir dan juga meningkatkan ketahanan daerah pesisir dari dampak perubahan iklim.

Pada tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga akan menginvestasikan dana sebesar USD 5,2 juta untuk memfasilitasi pendanaan penelitian sebanyak 956 peneliti dari 267 lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2019, ruang lingkup penelitian juga akan mencakup bidang ketahanan pangan dan energi baru dan terbarukan. Alokasi anggaran pendanaan penelitian meningkat menjadi USD 20 juta, termasuk penelitian untuk maritim dan bencana.

Indonesia bekerja sama dengan Grid-Arendal berkomitmen untuk mengalokasikan USD 500.000 hingga USD 1 juta pada tahun 2019 di bawah Blue Forest Project. Proyek ini akan menyoroti upaya untuk mendemonstrasikan metodologi dan pendekatan untuk penghitungan karbon dan penilaian jasa ekosistem di ekosistem pesisir dan laut. Selain itu meningkatkan pemahaman layanan ekosistem, penyerapan karbon, penyimpanan, pencegahan emisi dan pengelolaan di hutan bakau dan ekosistem lamun di 6 lokasi proyek yang mencakup maksimum 100.000 hektare.

Terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nasional (BMKG) mengumumkan komitmennya untuk melakukan proyek "Peningkatan Sistem Peramalan Laut untuk Mendukung Pengurangan Resiko Bencana Maritim" pada 2019-2020 dengan dana sekitar USD 55.000 dari anggaran nasional. Proyek ini akan melakukan oseanografi operasional untuk negara-negara ASEAN, output realistis dan analisis komprehensif dari sistem dinamika laut akan meningkatkan upaya mitigasi karena peristiwa-peristiwa ekstrim dan mencegah risiko / kehilangan lebih tinggi dari kehidupan, ekosistem, dan properti. Tujuannya untuk memberi manfaat bagi penghidupan pesisir (nelayan tradisional), keselamatan pengiriman, tumpahan minyak / pencemaran polutan / puing laut, dan konservasi ekosistem.

Selain Indonesia, juga ada negara-negara lain yang berkomitmen untuk melakukan sejumlah upaya demi keselamatan laut. Beberapa komitmen negara-negara tersebut bisa dilihat dalam website https://ourocean2018.org/?l=our-ocean-commitments. Secara total, ada 305 komitmen yang terkumpul dari gelaran OOC 2018 lalu.