Komunitas KRL Tolak Rencana Subsidi Tiket Berbasis NIK di 2025

Penumpang mengunakan kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis (19/5/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Komunitas pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) yang tergabung dalam KRLMania menolak wacana pemerintah untuk mensubsidi tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK di tahun depan. Perwakilan KRLMania, Nurcahyo, menilai langkah ini merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi men-disinsentif kampanye penggunaan transportasi publik.

"KRLMania berpendapat bahwa penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak akan menghasilkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Kami ingin menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya karena konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep bantuan sosial yang didasarkan pada kemampuan ekonomi," ujar Nurcahyo dalam keterangannya, Jumat (30/8).

Dia melanjutkan, subsidi pemerintah pada transportasi publik seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, utamanya untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Sehingga subsidi selayaknya diberikan semata untuk pengadaan sarana transportasi publik tersebut.

Sejumlah penumpang berada di rangkaian kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek tujuan Stasiun Jakarta Kota di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (30/7/2024). Foto: Darryl Ramadhan/kumparan

Transportasi publik seperti KRL dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi. Pengguna KRL terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia, yang semuanya membutuhkan akses yang terjangkau dan adil terhadap transportasi publik.

"Kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan. Oleh karena itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari layanan publik. Kebijakan yang lebih baik adalah kebijakan yang memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan layanan KRL untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali," tegasnya.

Tarif Khusus Pelajar hingga Penyandang Disabilitas

Jika pemerintah merasa perlu memberikan tarif khusus untuk kelompok tertentu, KRLMania merekomendasikan agar rujukan tarif khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Beleid ini telah memberikan pedoman yang jelas bahwa tarif khusus dapat diberikan kepada kelompok pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas.

"Ini adalah kebijakan yang lebih adil dan terukur karena langsung menyasar kelompok yang rentan atau membutuhkan bantuan tarif tanpa mendiskriminasi pengguna lainnya. Pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas memang memerlukan perlakuan khusus dalam akses terhadap layanan transportasi publik, dan subsidi khusus bagi mereka adalah langkah yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pemberian subsidi tetap bisa dilaksanakan tanpa merusak prinsip kesetaraan dan inklusivitas dalam layanan KRL," jelasnya.

Selain itu, KRLMania juga menyoroti wacana penerapan subsidi berbasis NIK jangan sampai digunakan sebagai alasan untuk menutupi rencana kenaikan tarif KRL. "Pengguna KRL telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung keberlangsungan layanan ini selama bertahun-tahun, dan kami menolak setiap upaya untuk menaikkan tarif KRL sebelum ada perbaikan yang signifikan dalam hal layanan operasional dan infrastruktur," kata Nurcahyo.

Saat ini, masih banyak permasalahan yang harus diatasi oleh pihak operator KRL, termasuk keterlambatan, kepadatan penumpang, dan kurangnya perawatan fasilitas umum seperti eskalator, lift , dan tempat duduk di stasiun dan dalam kereta. Kenaikan tarif tanpa diiringi dengan perbaikan layanan yang nyata hanya akan membebani masyarakat, terutama mereka yang setiap hari mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama.

"Oleh karena itu, KRLMania dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif KRL sampai ada perbaikan yang jelas dan dirasakan oleh seluruh pengguna. Kami juga mengimbau pemerintah dan pihak terkait untuk lebih transparan dalam menyusun kebijakan terkait subsidi dan tarif KRL, dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan," pungkasnya.