LRT Bali Tak Kunjung Groundbreaking, Tunggu Apa?

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal meninjau sarana prasarana di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Minggu (16/4). Foto: Haya Syahira/kumparan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan Lintas Raya Terpadu atau LRT Bali ditargetkan mulai groundbreaking di tahun 2024.

Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Risal Wasal, menjelaskan proyek tersebut sudah menyelesaikan tahap studi kelayakan (feasibility study) untuk tahap pertama.

"Targetnya (groundbreaking) memang tahun ini. Belum tahu (kapan), nanti itu juga menunggu Bappenas ya," ungkap Risal saat ditemui di Kota Tua Jakarta, Minggu (21/7).

Risal mengungkapkan proyek tersebut akan terdiri dari 3 tahap pembangunan. Untuk tahap pertama yakni rute Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga Central Park, Kuta.

Meskipun pendanaan proyek tersebut masih dibahas skemanya, Risal memastikan bakal ada instrumen pinjaman atau loan dari Korea Selatan. Adapun berdasarkan studi kelayakan, investasi proyek LRT Bali untuk tahap pertama diperkirakan mencapai USD 876 juta.

"Ada tahapnya 1, 2, 3 ya. Tahap pertama itu yang dari bandara sampai ke Central Park, memang ada loan di situ. Ada loan dari negara Korea Selatan untuk itu. Tapi perkembangan kita menunggu perkembangannya, Korea prinsipnya siap, kita sedang proses," ujar Risal.

Bocoran rute LRT Bali dalam tahap studi kelayakan oleh konsorsium asal Korea Selatan. Foto: Otoritas Kereta Api Nasional Korea Selatan

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen membangun transportasi massal perkotaan untuk mengatasi kemacetan di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya Bali.

“Kami akan fokus untuk memulai pembangunan LRT Bali Tahap 1 yaitu dari Bandara Ngurah Rai hingga Central Park,” ujar Budi Karya melalui keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menhub menjelaskan, pemerintah mengundang Korsel untuk bekerja sama membangun proyek transportasi massal berbasis rel pertama yang ada di Bali.

Adapun Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan dilakukan oleh Korea National Railways dengan pembiayaan grant dari Korea Exim Bank.

Budi Karya mengungkapkan pemerintah masih terus membahas berbagai skema antara lain memanfaatkan Official Development Assistance (ODA) Loan maupun Public Private Partnership (PPP).

“Kami meminta dukungan penuh Pemerintah Korsel kepada pihak Eximbank, KNR, dan pihak terkait lainnya, sehingga Bali dapat menikmati transportasi massal yang lebih baik,” tutur dia.

Nantinya, Pemprov Bali akan memegang saham mayoritas dengan besaran 51 persen. Sementara pemerintah pusat 49 persen. Pemprov Bali sudah bersedia mendanai baik capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex) sebagai penyangga proyek LRT tersebut.