Luhut Bakal Rilis E-Katalog LKPP Versi A6 Bulan Depan

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan peluncuran buku Anti Mainstream Bureaucracy di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Kamis (10/10/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) versi A6 akan dirilis bulan depan.

Luhut mengatakan nantinya dalam e-katalog terbaru tersebut akan ada 9,6 juta item yang dapat dibeli oleh proyek-proyek pemerintah. Ia menyebut 85 sampai 90 persen belanja pemerintah sudah ada di e-katalog.

“Hari ini saya ingin lapor Bapak. Ibu sekalian, 9,6 juta lebih item sudah ada di e-katalog dan itu nanti bulan depan kita akan launching versi A6 dari e-katalog, di mana 85 persen dari belanja pemerintah ini sampai 90 persen sudah ada di e-katalog,” kata Luhut dalam peluncuran buku Anti Mainstream Bureaucracy di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Kamis (10/10).

Dengan semakin banyaknya item di e-katalog, Luhut menuturkan pemerintah juga dapat melihat dan membuat aturan mengenai industri apa saja yang bisa mendukung item lokal pada e-katalog.

“Dan lebih dari itu, dengan ini sekarang kita bisa membuat industry policy, industri apa saja yang kita butuhkan untuk mendukung tadi lokal konten tadi,” ujar Luhut.

Luhut mengungkapkan hal ini dapat menciptakan lapangan kerja dan industri baru. Nantinya, pengembangan e-katalog juga dapat dikaitkan pada hilirisasi yang awalnya berorientasi pada nikel menjadi iron steel.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berjalan menuju mobil usai memgikuti sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

“Dan itu akan menciptakan lapangan pekerja, menciptakan industri-industri baru, kita kaitkan pada hilirisasi yaitu dari nickel oriented itu sampai kepada apa namanya itu, iron steel tadi,” jelas Luhut.

Luhut lalu menceritakan mengenai awal terbentuknya e-katalog. Di masa awal, hanya ada 50 ribu item di e-katalog. Luhut saat itu lapor kepada Presiden Joko Widodo dengan adanya e-katalog belanja pemerintah senilai Rp 3.600 triliun bisa masuk ke dalam negeri. Selain itu, keberadaan e-katalog juga disebut dapat mengurangi korupsi.

“Kami mulai e-katalog itu 50 ribu item. Saya ulangi 50 ribu item. Dan saya lapor Pak Presiden, Pak kalau ini jadi, maka belanja pemerintah yang 3.600 triliun lebih kurang itu, kita akan masukkan ke dalam, itu pasti akan mengurangi korupsi dan pasti akan membuat efisiensi lebih tinggi. Termasuk nanti sayembara untuk batu bara dan seterusnya,” tutur Luhut.