Luhut Bicara soal Pejabat Toxic hingga Bandara Hantu

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pengisi materi di retreat Kabinet Merah Putih, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10). Foto: Instagram/ @luhut.pandjaitan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bicara soal pejabat toxic. Luhut berkata soal itu bukan tanpa sebab, pasalnya dia mengakui adanya pejabat-pejabat bermental kurang bagus.

Mantan Menko Maritim dan Investasi itu menyebutnya sebagai orang toxic di pemerintahan. Dia juga menyinggung ihwal adanya pejabat yang suka minta-minta uang.

"Memang ndak boleh ada pejabat yang minta-minta duit, itu kuncinya, karena itu dari mulut ke mulut. Makanya saya bilang toxic-toxic itu ya ini," ujar Luhut membuka acara Lembaga Administrasi Negara, Senin (2/12) dikutip Selasa (3/12).

"Kalau kau mau kaya jangan kau pejabat, kalau mau kaya kau jadi pedagang, simple is that," tegas Luhut.

Luhut menyinggung soal pejabat toxic ini saat berbicara mengenai transformasi teknologi dan digitalisasi yang sedang dijalankan pemerintah. Menurut Luhut, saat semua transaksi tercatat secara digital, tidak ada lagi potensi korupsi.

Atas dasar itu, Luhut kembali menyinggung soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang ia nilai kampungan.

"Sekarang kalau anda lihat mana ada OTT lagi sekarang, orang marah dulu saya bilang OTT kampungan, memang kampungan, ngapain kita bikin bikin gitu," ujar Luhut.

Luhut Ungkap Ada Bandara Hantu

Di sisi lain, Luhut Binsar juga mengungkap hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat dirinya masih menjabat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Hasilnya ditemukan terdapat banyak perencanaan pembangunan yang tidak bagus, salah satunya bandara yang sepi pengunjung.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/ ANTARA FOTO

Luhut pun meminta agar ke depan semua pembangunan harus melewati penelitian yang benar-benar matang sebelum dieksekusi.

"Kita bikin pelabuhan, jalan tidak ada berpuluh tahun, enggak dipakai, karena dibangun aja hanya supaya keluar uang," lanjutnya.

Selain perencanaan pembangunan, Luhut juga menyinggung soal penggunaan anggaran yang tidak tepat. Dia mencontohkan salah satunya untuk program stunting.

Luhut: 6 Juta Hektare Kebun Sawit Bertahun-tahun Tak Bayar Pajak

Fakta lainnya pun dijelaskan Eks Menko Maritim dan Investasi (Marves) itu, Luhut mengungkapkan adanya 6 juta hektare kebun sawit yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak. Padahal, jumlah perkebunan sawit di RI mencapai 18 juta hektare.

"Jadi 6 juta hektare (perkebunan sawit), bertahun-tahun tidak bayar pajak. Ini fakta ini," kata Luhut dalam acara VPL ATA X-Plore, Senin (2/12) dikutip Selasa (3/12).

Ketua DEN itu menyoroti 6 juta hektare lahan perkebunan sawit yang tidak terdata tersebut memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan negara."Itu source of revenue," imbuhnya.

Tandan buah segar kelapa sawit. Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Ketika menjabat sebagai Menko Marves, Luhut mengatakan dirinya melapor kepada Presiden Jokowi agar penanganan ini dilakukan sederhana, seperti cara militer. Menurut dia, lebih baik hal ini diselesaikan dengan dikenakan penalti.

"Saya bilang ke Presiden, enggak usah dibawa ke legal, jadi gimana, penalti saja karena ini melanggar aturan. Jadi dia (perusahaan sawit) kena penalti, ditentukan KLHK berapa penaltinya," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Apabila tak dibayar, maka lahan sawit tersebut bisa diambil pemerintah untuk dikelola BUMN Perkebunan Nusantara PTPN.

"Kalau dibawa ke pengadilan, nanti seperti BLBI, 23 tahun enggak selesai. Ada pengadilan macam-macam sampai langit ke tujuh," ujarnya.

Cara itu dapat dilakukan, asalkan tak ada kepentingan politiknya. "Jadi sederhana saja kita buat. Bikin rumit malah kita sendiri yang jadi rumit. Sepanjang enggak ada kepentingan politik," imbuh Luhut.