Luhut Tunda Kenaikan Tiket Borobudur, Minta Masyarakat Jangan Nyinyir

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (9/9). Foto: Fanny Kusumawardhani

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara mengenai polemik rencana kenaikan tiket ke Candi Borobudur Rp 750 ribu untuk wisatawan lokal dan USD 100 untuk wisatawan mancanegara.

Dia sepakat menunda rencana ini karena respons yang beragam dari masyarakat. "Jadi soal tiket itu, saya kira kita hold (tunda) aja dulu. Kita lihat bagaimana baiknya nanti," kata Luhut saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (9/6).

Meski begitu, Luhut menegaskan usulan kenaikan tiket naik ke Candi Borobudur sudah melewati kajian, termasuk membandingkan dengan negara lain.

Alasan mendasar rencana tiket dinaikkan, kata dia, untuk perbaikan di kawasan tersebut sekaligus mengantisipasi lonjakan turis karena sudah dua tahun tidak buka. Belum lagi, ada akses ke Candi Borobudur semakin mudah karena ada jalan tol dari Semarang.

"Jadi berapa belas juta atau berapa puluh juta orang yang akan lewat sana. Jadi akan masuk nanti ke Borobudur jutaan jumlahnya pengunjung. Itu harus kita tata kan, jadi studi itu harus dibuat juga dengan asistensi dari UNESCO juga," ujar Luhut.

Menurut dia, selama ditutup dua tahun terakhir akibat pandemi, bangunan yang tidak layak di sekitar candi sudah dipindahkan. Kabel-kabel pun ditanam di dalam tanah dan menara BTS dipindahkan agar candi terlihat menyatu dengan alam.

"Nah kita menentukan 1.200 orang (turis yang boleh masuk) karena sekarang sudah terjadi penurunan (pergeseran candi), juga terjadi kerusakan, karena itu barang yang sangat langka di dunia," terangnya.

Luhut menyayangkan sejumlah anggota DPR mengkritik dia soal rencana ini tapi tidak tahu duduk masalahnya.

Menurut Luhut, rencana kenaikan tiket Candi Borobudur Rp 750 ribu untuk wisatawan lokal dan USD 100 untuk wisatawan mancanegara bukan tercetus begitu saja. Tapi sudah melakukan studi dengan berbagai negara dalam rangka konservasi.

Luhut mengatakan pengurusan pariwisata juga berada di ruang lingkup Kemenko Marves. Dengan demikian, masalah Indonesia tidak selesai karena adanya segmentasi ruang lingkup kerja.

Ia meminta anggota DPR untuk menanyakan langsung permasalahan persis, bukan dengan mengkritik. “Bapak ibu juga kritik saya, padahal tidak tahu masalahnya. Lain kali tanya masalahnya apa sih. Jangan cari popularitas dengan nyerang saya,” pungkasnya.

Ditemui usai rapat, Luhut juga kembali menyinggung soal kritikan yang datang ke dirinya, baik itu dari masyarakat dan DPR. Menurut dia, seharusnya masyarakat dan DPR tidak bereaksi berlebihan terhadap rencana ini. Disinggung soal kemungkinan tiket naik setelah ditunda, Luhut mengaku masih melihat situasi dan pendapat masyarakat.

"Tapi itu sudah kita bandingkan dengan seluruh dunia, ya, harganya kira-kira segitu. Jadi kita jangan jadi bangsa yang nyinyir gitu," ucapnya.