Luhut Ungkap Prabowo Ingin GovTech Mulai Terintegrasi Agustus 2025

Konferensi Pers Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dok: Instagram @luhut.pandjaitan.

Presiden Prabowo Subianto meminta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar layanan digitalisasi pemerintah atau Government Technology (GovTech) mulai terintegrasi Agustus 2025.

Setelah bekerja kurang lebih 3 bulan lamanya, Luhut bilang DEN sudah rutin bertemu dengan Prabowo untuk membahas program prioritas pemerintah di bidang ekonomi, salah satu yang terpenting adalah GovTech.

Luhut menilai, GovTech ini bisa menjawab segala pertanyaan yang berkaitan dengan inefisiensi kebijakan, data, dan layanan pemerintah, serta berkenaan dengan maraknya korupsi.

"Presiden kemarin kasih shock therapy pada Dewan, dia mau ini program sudah mulai jalan di bulan Agustus, dan kita sudah harus kerja around the clock untuk membuktikan ini, karena ini menyangkut game changer buat Indonesia," ungkapnya saat konferensi pers, Kamis (9/1).

Sementara itu, Anggota DEN Septian Hario Seto menjelaskan, program digitalisasi pemerintahan ini memiliki 4 pilar. Pertama, berkaitan dengan optimalisasi penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak (PNBP).

"Optimalisasi pendpatan negara ini ada dua desain, Coretax yang ini nanti terkait perpajakan. Kedua adalah Simbara ini terkait pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor tambang terutama royalti," tuturnya.

Melalui dua komponen utama itu, lanjut Seto, pemerintah berharap kepatuhan wajib pajak badan maupun orang pribadi bisa meningkat karena akan berkaitan dengan layanan pemerintah lainnya, seperti izin ekspor dan impor, pembuatan paspor maupun perpanjangan SIM.

Adapun Coretax sendiri sudah diluncurkan dan mulai beroperasi 1 Januari 2025. Sementara Simbara juga sudah diluncurkan pada 22 Juli 2024 lalu, namun baru berlaku untuk komoditas batu bara.

"Simbara sudah dijalankan di batu bara, akan kita masukkan nikel dan timah ke dalam sistem ini, kita sudah melihat melihat peningkatan pendapatan negara, peningkatan kepatuhan dari sektor batu bara ketika simbara ini diimplementasikan," ujar Seto.

Pilar kedua digitalisasi pemerintahan, kata Seto, adalah efisiensi belanja negara. Upaya ini dilakukan melalui program e-katalog, di mana e-katalog versi 6.0 sudah diluncurkan oleh Prabowo Desember 2024 lalu, dan juga sinkronisasi penerima bantuan sosial (bansos).

"Saat ini juga sedang dilakukan adalah bagaimana kita bisa mensinkronkan penerima-penerima bantuan sosial agar bantuan sosial ini bisa lebih tepat sasaran saya kira ini nanti juga akan sangat terbantu dengan adanya digitalisasi," tutur Seto.

Kemudian pilar ketiga adalah upaya pemerintah memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat umum, yakni terkait dengan layanan kependudukan atau KTP, SIM, paspor, dan lainnya yang nantinya akan diintegrasikan.

Terakhir, pilar keempat adalah upaya meningkatkan layanan berusaha dan investasi. Hal ini dilakukan melalui sistem OSS yang sudah mulai berjalan pada periode pemerintahan Presiden Jokowi.

"Pondasi utama dari keempat pilar ini adalah apa yang dinamakan digital public infrastructure, itu adalah bagaimana digital ID itu menjadi sangat penting ini yang kemarin dari pesan dari Bapak Presiden, 17 Agustus beliau ingin melihat perkembangan dari atau orang-orang yang sudah terdaftar dalam digital ID," tandas Seto.

Sebelumnya, pemerintah sudah meluncurkan GovTech Indonesia bernama INA Digital yang dikelola oleh Perum Peruri. Peluncuran ini langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 27 Mei 2024.

INA Digital adalah bagian dari Peruri yang berperan sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia. Pembentukan INA Digital tercantum dalam Perpres No. 82 tahun 2023. INA Digital berperan menjadi akselerator transformasi layanan digital pemerintah, mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien.

Pada tahap pertama, INA Digital akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas, yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online dan izin keramaian.