Mahfud Bicara Kredit Macet Petani Rp 687 M: Kalau Terpilih, Semua Dibebaskan

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara tatap muka melalui acara 'Tabrak Prof' di Bento Kopi Lampung, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (25/1/2024). Foto: Dok. Istimewa

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali bicara soal penghapusan kredit macet petani dan nelayan bila pasangan Ganjar-Mahfud terpilih.

Hal senada sebelumnya telah disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, total kredit macet tersebut mencapai Rp 600 miliar lebih.

"Saudara menurut catatan kami, sekarang ini ada kredit macet dari petani dan nelayan. Jumlahnya hanya mencapai Rp 687 miliar," kata Mahfud dalam kampanye akbar di Lapangan Astaka, Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (28/1).

Menurut Menko Polhukam itu, angka tersebut merupakan kredit macet berupa pinjaman kepada petani agar pertaniannya bagus. Termasuk kepada nelayan untuk usahanya berjalan lancar. Kredit macet itu kemudian terjadi karena fasilitas pemerintah kurang memadai.

"Oleh sebab itu kepada para petani dan nelayan yang kreditnya macet, kalau Ganjar-Mahfud terpilih, semua kredit ini akan dibebaskan, akan diputihkan, sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan rakyat," sambungnya.

Prabowo-Gibran Bakal Hapus Kredit 8 Juta Petani

Adapun kompetitor mereka, pasangan Prabowo-Gibran, juga menjanjikan program yang mirip. Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Prabowo-Gibran bakal memutihkan atau menghapus utang kredit seluruh petani dan nelayan.

Hashim mengatakan, program pemutihan ini dibuat, usai pihaknya menemukan banyak petani dan nelayan yang terlilit utang. Ia menyebut ada sekitar 8 juta petani nelayan yang sekarang terlilit utang.

"Sampaikan program baru karena sering ketemu nelayan dan petani. Ternyata Ada jutaan petani dan nelayan yang masih terbebani dengan utang lama. Itu namanya kredit usaha petani dan nelayan," kata Hashim saat menghadiri deklarasi pemenangan satu putaran di Semarang, Jumat (19/1).

"Ini dari tahun 90-an, dari 97, 98, 99 dan tahun 2000-an. Ada jutaan, ada yang bilang 5-8 juta petani, nelayan, yang terbebani utang yang belum lunas dan belum dibayar karena tidak mampu membayar utang pokok dan bunga dan kini mereka harus ke mana?" tambahnya.

Bisa Rugikan Bank dan Negara

Pengamat Ekonomi Perbankan Binus University, Doddy Ariefianto, menjelaskan pinjaman petani dan nelayan bisa dimasukkan kepada berbagai kategori, baik itu kredit produktif untuk kegiatan usahanya, maupun individu atau memenuhi kebutuhan pribadi alias konsumtif.

Petani dan nelayan bukan termasuk golongan peminjam terbesar bagi bank nasional. Kata dia, tiga besar golongan dengan kredit terbesar di Indonesia adalah sektor perkebunan, manufaktur, dan perdagangan (trading).

"Saya ragu bank itu punya banyak eksposur ke nelayan dan petani. Saya duga mungkin BPR (Bank Perkreditan Rakyat), atau itu perusahaan finance seperti pinjol itu mungkin," ujarnya saat dihubungi kumparan, Minggu (21/1).

Menurutnya, penghapusan kredit di BPR maupun multifinance secara formal memungkinkan. Hanya saja, kebijakan ini menyebabkan kredit yang dihapusbukukan akan dimasukkan ke laporan laba rugi bank sebagai kerugian.

Masalahnya, kata Doddy, kerugian ini tentu akan memberatkan bagi bank yang perlu menopang dengan modal. Jika modalnya tidak cukup, apalagi BPR yang berada di wilayah terpencil, maka bisa saja malah gulung tikar.

"Kalau disuruh hapus, kerugian itu kan kepada modal. Modal habis lama-lama apalagi kalau bank banyak nasabah nelayan petani, langsung bangkrut itu. Kalau tidak ada kompensasi apa pun, main hapus-hapus saja," tegasnya.