Menteri KKP Minta Anggaran 2025 Ditambah Lagi, Jadi Rp 7,64 Triliun

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 7,64 triliun. Sebelumnya, usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 6,22 triliun telah disepakati Komisi IV DPR RI pada Kamis 12 September.

Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat bersama komisi IV DPR RI, Rabu (20/11).

"Untuk itu KKP mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 7,64 triliun. Kami mohon dukungan ketua, wakil ketua dan para anggota komisi IV DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran KKP tersebut," kata Trenggono.

Adapun rincian nilai tersebut yaitu untuk pembangunan perikanan budi daya yang terintegrasi hulu-hilir berbasis ekonomi biru untuk mencapai swasembada pangan serta industri yang berkelanjutan dan penyediaan pangan bergizi senilai Rp 3,42 triliun.

Caption: Usulan Tambahan Anggaran KKP 2025, 20 November 2024 dok: Achmad Firdaus Ghifari/kumparan

Pengembangan penangkapan ikan terukur yang terintegrasi hulu-hilir untuk mendukung sumber daya alam (SDA) dan industri maritim sebesar Rp 665 miliar. Selanjutnya, untuk sistem logistik, sistem rantai dingin dan penguatan jaminan mutu untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi perikanan sebesar Rp 716 miliar.

"Operasi pengawasan dan perawatan armada PSDKP untuk pemberantasan IUU Fishing serta penyelundupan benih lobster untuk mendukung ekonomi biru senilai Rp 1,01 triliun," ujarnya.

Penataan ruang laut, perluasan kawasan konservasi, dan pengelolaan pulau-pulau kecil untuk menjamin keberlanjutan stok ikan, kesehatan laut dan kelestarian lingkungan hidup senilai Rp 796 miliar.

Kemudian, ada juga untuk pembangunan kampung nelayan/budidaya modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan senilai Rp 685 miliar.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi sebesar Rp 353 miliar.