OJK Perluas Instrumen Pandanaan Hijau Sasar Proyek Ramah Lingkungan

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi. Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas cakupan pendanaan hijau untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, hal itu tertuang di dalam POJK nomor 18 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan yang diundangkan tanggal 10 Oktober 2023.

"POJK ini memperluas cakupan instrumen keuangan berbasis keberlanjutan, tidak hanya green bonds, tapi juga social bonds, sustainability bonds, dan sustainability-linked bonds, termasuk juga instrumen keuangan berbasis syariah yang mengusung keberlanjutan yaitu social sukuk, sustainability sukuk, dan sustainability-linked sukuk," kata Inarno di sela acara Asean Capital Market Forum di Bali, Selasa (17/10).

Adapun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah mengklasifikasi bawah pendanaan menjadi tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan transisi ekonomi hijau. Inarno mengatakan, melalui POJK 10/2023 tersebut maka cakupan proyek hijau yang bisa mendapat pendanaan menjadi semakin luas.

"Dengan perluasan cakupan jenis instrumen ini, maka cakupan proyek yang dapat dibiayai pun menjadi semakin luas. Dengan POJK baru ini maka proyek-proyek yang diarahkan untuk mengatasi dampak sosial perubahan iklim menjadi bisa dibiayai dengan penerbitan social bonds," kata Inarno.

Dia mengungkap, dalam waktu dekat akan ada emiten yang menerbitkan social bonds. "Dalam waktu dekat, akan ada emiten yang menjadi emiten pertama yang menerbitkan social bonds di Indonesia, yang mudah-mudahan akan disusun oleh emiten-emiten lainnya," pungkas dia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya mencontohkan proyek transisi energi ramah lingkungan di Indonesia yang menghadapi tantangan pendanaan adalah program pensiun dini PLTU.

Bappenas memproyeksikan dana yang dibutuhkan untuk mempensiunkan dini satu PLTU saja mencapai Rp 400-500 juta per Gigawatynya. Sehingga Indonesia butuh waktu yang cukup lama untuk mencapai target pansiun dini semua PLTU-nya.

“Jadi sekitar 38 tahun (2060) mudah-mudahan bisa lebih cepat, kita bisa capai di Indonesia, itu ambisi yang luar biasa," kata Suharso saat acara CEO Live Series #2 di Westin Jakarta, Rabu (23/11/2022).