Pekerja Ancam Bongkar Beton Hotel Sultan hingga Geruduk Kantor Kemensetneg

PPKGBK menutup akses Masuk Hotel Sultan di Jalan Subroto dengan beton, Senin (31/10/2023). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) siap membongkar barikade beton yang dibangun oleh Pusat Pengelola Gelora Bung Karno (PPKGBK) imbas ancaman yang dikenakan karyawan yang bekerja di Hotel Sultan.

Ketua KSPSI, Jumhur Hidayat, mengatakan pihaknya telah melakukan audiensi dengan pihak PPKGBK. Namun dari pernyataan yang diperoleh, blokade tersebut diarahkan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Pertemuan yang dibahas untuk buka barikade tapi responsnya, mereka cuma disuruh Setneg. Mereka enggak punya kuasa, yang suruh Setneg. Kita akan demo besar-besaran (di Kemensetneg) 2-4 hari dari sekarang,” kata Jumhur saat ditemui di depan Kantor PPKGBK, Senin (13/11).

Tidak ada kesepakatan yang diterima dalam pertemuan sekitar 1 jam. Akibat blokade beto tersebut, pengunjung Hotel Sultan sedikit sehingga menyebabkan pendapatan menurun.

“Kalau enggak bisa, mungkin besok atau kapan (beton dibongkar). Karena ditanam pakai cor, kita enggak cukup tenaga kita ya kan,” tutur Jumhur.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Rudi HB Daman menegaskan PPKGBK tidak memiliki kewenangan apa pun terhadap pemblokiran jalan Hotel Sultan. Pihak yang mengambil kebijakan adalah Kemensetneg.

“Negara yang berkonflik dengan manajemen Sultan adalah mereka ribut, jangan buruh yang dikorbankan. Kalau mereka ribut, ribut saja, buruhnya biar aman tetap bekerja,” imbuh Rudi.

Para buruh siap membongkar barikade beton yang dibangun oleh Pusat Pengelola Gelora Bung Karno (PPKGBK), Senin (13/11/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

“Mereka kan hidup di ruang service, dengan dibeton, tidak ada tamu dan sebagainya. Makin jelek citranya, buruh enggak bisa ngapa-ngapain,” sambungnya.

Rudi juga menegaskan pihaknya siap mengepung Kemensetneg apabila buruh menjadi korban dari Hotel Sultan. Buruh tidak ikut campur dalam permasalahan manajemen.

“Tidak ada urusan dengan konflik dan manajemen, silakan selesaikan masalah itu. Jangan mengganggu buruh, silakan mereka bekerja supaya bisa hidup. Kalau enggak mau ya digaji oleh negara, jangan ditelantarkan begini,” tutur Rudi.