Pembelian Pertalite Tak Jadi Dibatasi Besok, Ini Alasan Bahlil

Petugas melayani pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kebijakan pembatasan konsumen BBM Pertalite belum berlaku pada Oktober 2024 mendatang. Padahal, sebelumnya dia menyebut pemerintah berencana menerapkan kebijakan tersebut pada 1 Oktober 2024. Dia menyebut pemerintah masih mengkaji supaya penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

"Saya mau sampaikan bahwa sampai dengan bulan Oktober, belum ada pembatasan BBM. Tetapi pemerintah sedang mengkaji untuk subsidi itu tepat sasaran," tegasnya saat ditemui di Kawasan Industri Terpadu Batang, Senin (30/9).

Bahlil enggan berkomentar lebih lanjut terkait penyaluran BBM tepat sasaran tersebut. Dia hanya mencontohkan bahwa pejabat-pejabat, termasuk dirinya, nantinya tidak bisa mengkonsumsi Pertalite.

"Masa kayak orang seperti saya, Pak Dwi (Kepala SKK Migas), Pak Gubernur, mengambil BBM bersubsidi, subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Janganlah kita mengambil hak-hak saudara-saudara kita," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan regulasi hingga uji kasus sebelum implementasi pembatasan konsumen Pertalite. Hanya saja, dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kepastian kebijakan itu berlaku.

Adapun regulasi kebijakan tersebut nantinya akan tercantum dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Nah, ini aturannya kita lagi persiapkan. Kemudian restriksi aturan, kemudian metodologinya juga. Dan kemudian harus ada test-case," tandasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan sambutan saat menghadiri acara kumparan Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/9/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sebelumnya, Bahlil menyebut ada rencana pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober mendatang. Menanggapi soal ini, Presiden Jokowi mengatakan belum ada keputusan.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan," kata Jokowi di RSUP Dr Sardjito, Rabu (28/8).

Jokowi menambahkan belum ada rapat yang membahas pembatasan BBM subsidi ini. "Belum ada rapat," jelasnya.

Meski begitu, di sisi lain Jokowi memaparkan tentang pentingnya pembatasan BBM bersubsidi ini. "Yang pertama ini berkaitan nanti utamanya di jakarta dengan polusi. Yang kedua kita juga ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk yang 2025," ujarnya.