Pemberlakuan Bayar Tol Tanpa Henti Dimulai dengan SLFF Lebih Dulu, Apa Itu?

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau rumah dinas menteri di IKN. Foto: Fariza Rizky/kumparan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, optimistis implementasi sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) mulai pada tahun ini. Namun, sistem tersebut akan dimulai melalui sistem single lane free flow (SLFF) terlebih dahulu.

"Saya berharap dan yakin MLFF ini akan diimplementasikan tahun ini. Tapi mungkin tidak langsung MLFF tapi SLFF dulu," kata Basuki dalam konferensi pers di Jakarta Convention Center, Selasa (28/5).

Apalagi pemerintah berkomitmen dalam mempercepat implementasi sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh. Hal ini terlihat dari kebijakan yang dibuat pemerintah dalam beberapa pekan terakhir.

Setelah menetapkan MLFF dalam proyek strategis nasional (PSN) non-APBN, pemerintah baru saja menerbitkan PP Nomor (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Melalui revisi PP Jalan Tol tersebut, MLFF resmi menjadi salah satu sistem transaksi jalan tol di Indonesia.

Basuki mengatakan, untuk SLFF dalam implementasinya masih menggunakan portal penghalang pada gardu tol. Ia pun mengakui bahwa Indonesia tertinggal dengan beberapa negara yang sudah menggunakan sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh.

"Kita melangkah pelan-pelan dari cash ke non-cash, dan SLFF, dan kemudian saya yakin kita akan ke arah sana (MLFF)," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg mengapresiasi langkah progresif yang ditempuh pemerintah.

RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal yang ditargetkan pemerintah, yaitu mulai kuartal keempat tahun ini.

"Namun demikian, MLFF berbasis global navigation satellite system (GNSS) bukanlah solusi plug-and-play yang dapat dioperasikan secara mandiri," kata Attila dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, MLFF merupakan sistem yang sangat kompleks yang harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari teknologi, regulasi maupun kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Demi keberhasilan implementasi MLFF, RITS terbuka dan berharap adanya kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari badan usaha jalan tol, otoritas keuangan dan regulator sistem pembayaran digital, hingga kepolisian terkait dengan penegakan hukum,” kata Attila.