Pemerintah Siapkan Pembangkit Nuklir 250 MW Masuk Transmisi Mulai 2032

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi saat ditemui di JW Marriott Jakarta, Jumat (3/5/2024). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) mulai tersambung ke transmisi (on grid) mulai tahun 2032 sebesar 250 megawatt (MW).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan hal ini seiring dengan diketoknya Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Di dalam Kebijakan Energi Nasional yang tadi malam diketok, itu nuklir masuk ke tahun 2032, on grid. Jadi dari sekarang kita harus mempersiapkan. Sudah tinggal 9 tahun ya," ungkap Eniya saat ditemui di sela Indonesia International Sustainability Forum 2024, Jumat (6/9).

"Nah ini harus dipersiapkan 250 MW on grid. Sudah on the track, lalu yang perlu kita siapkan adalah SDM-nya, lalu mengenai clearing technology," tambahnya.

Eniya menjelaskan pemerintah masih menggodok teknologi yang tepat dan aman untuk PLTN di Indonesia, apakah menggunakan PLTN skala kecil atau Small Modular Reactor (SMR) maupun reaktor berpendingin gas suhu tinggi (HTGR).

Selain itu, lanjut dia, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga sedang membahas pembentukan organisasi nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) yang mengawasi dan mengawal pembangunan PLTN.

Ilustrasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Foto: Shutterstock/Daria Nipot

"Itu nanti dia akan jadi independen atau dibawah ESDM? Kalau organisasinya dibawah ESDM, diketuai oleh Presiden menjadi pelaksana hariannya adalah ESDM," tutur Eniya.

Eniya menambahkan, pendanaan pembangkit energi baru seperti PLTN akan diatur dalam UU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang hingga kini belum kunjung disahkan.

Dalam beleid tersebut, pendanaan pembangkit EBT akan dikelola dari sisi kelembagaan dan tata kelolanya melalui badan pengelola dana EBET. Badan tersebut, kata Eniya, menjadi Badan semacam Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

"Jadi belum dibahas kalau untuk pendanaan nuklir, investasinya bagaimana dan sebagainya," ujar Eniya.

Meski demikian, Eniya menyebutkan sudah banyak investor asing tertarik membangun PLTN di Indonesia, seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, Amerika, Rusia, dan berbagai negara lainnya

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, memastikan pembahasan PLTN masih berjalan. Pihaknya menargetkan PLTN perdana bisa berjalan di awal 2030.

"Sekarang lagi kita studi, tapi kemarin Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan) juga sudah bilang gini, kita open, nanti kita lagi pastiin saja bahwa ini yang terbaik untuk kita. Saya belum bisa pastikan, tapi mungkin awal 2030-an harus mulai bisa," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mencanangkan PLTN pertama di Indonesia bisa beroperasi secara komersial di tahun 2032, sebagai alternatif EBT bersifat baseload.

Kapasitas PLTN ditargetkan bisa meningkat hingga 9 gigawatt (GW) pada 2060.