Penerapan Program B35 Baru Berlaku Serentak Mulai Besok

Ilustrasi pabrik biodiesel. Foto: Dok. Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain - BPPT

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengungkapkan penerapan program biodiesel 35 persen (B35) baru dilakukan secara menyeluruh mulai 1 Agustus 2023 alias besok.

Kepala Divisi Unit Penyaluran BPDPKS, Fajar Wahyudi, mengatakan campuran biodiesel naik menjadi 35 persen sebenarnya sudah dimulai 1 Februari 2023. Namun ada permintaan relaksasi dari badan usaha (BU) BBM supaya dilakukan bertahap hingga 1 Agustus 2023.

"Mungkin 1 Agustus besok kita akan full di 35 persen. Sejak 1 Februari itu sebetulnya beberapa sudah 35 persen, tapi ada beberapa terminal BU BBM yang masih B30 tapi mulai besok seluruhnya sudah B35," ujarnya saat dialog industri di Hotel Sultan Senayan, Senin (31/7).

Fajar melanjutkan, perkembangan campuran biodiesel dari minyak kelapa sawit untuk solar bersubsidi sudah dimulai sejak tahun 2008 dengan komposisi 5 persen. Kemudian ketika BPDPKS didirikan di tahun 2015, campuran biodiesel naik menjadi 10 persen.

Campuran biodiesel kemudian terus dinaikkan menjadi 15 persen di Oktober 2015, lalu 20 persen di Januari 2016, dan sejak tahun 2020 ditingkatkan menjadi 30 persen.

"Kemudian sejak 1 Februari 2023 berdasarkan Permen ESDM itu ditingkatkan menjadi 35 persen, tetapi memang ada permintaan relaksasi dari BU BBM untuk ada relaksasi sampai dengan 1 Agustus 2023," ungkap Fajar.

Adapun fungsi BPDPKS adalah mengumpulkan penggunaan dana sawit melalui pungutan ekspor, dimaksud untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar (HIP) BBM jenis solar dengan HIP biodiesel,

Fajar menuturkan, di tahun 2022 BPDPKS telah membayarkan dana menutup selisih kurang HIP tersebut kepada 23 badan usaha pengembangan bahan bakar nabati kurang lebih Rp 34,5 triliun untuk volume biodiesel hampir 7 juta kiloliter (KL), di mana penyaluran di 2022 itu mencapai 10,36 juta KL.

"Pembayaran dicicil karena dalam biodiesel ini pembayarannya itu biasanya sampai Oktober, November dan Desember akan dibayarkan pada tahun berikutnya," pungkasnya.