Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menuturkan, stok 100.000 KL Pertalite untuk Pertashop ini, yang menyebabkan adanya selisih antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pertalite 2024 sebanyak 31,7 juta KL, dengan kuota Pertalite yang dialokasikan untuk 2024 sebesar 31,6 juta KL.
“Dari 31,7 juta KL yang ditetapkan, dicadangkan 100.000 KL untuk keperluan penyaluran Pertalite di Pertashop, sehingga kuota yang dialokasikan sebesar 31,6 juta KL,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/5).
Nantinya, kata Erika, Pertashop yang sudah memenuhi syarat dan izin untuk menjual Pertalite akan diubah menjadi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak. Adapun saat ini ada 29 gerai Pertashop yang diujicobakan menjajakan Pertalite. Hanya saja, baru 10 gerai yang memenuhi syarat.
ADVERTISEMENT
“Jadi sudah ada penugasan untuk 29 Pertashop untuk uji coba, baru 10 yang sudah memenuhi persyaratan sarana dan prasarana,” jelas Erika.
Erika bilang, pihaknya memang menentukan syarat tertentu bagi gerai Pertashop yang ingin menjajakan Pertalite, seperti digitalisasi dan dilengkapi dengan kamera pengawas. Dari 10 gerai Pertashop tersebut, hanya satu gerai yang telah menyalurkan Pertalite.
“Yang 10 itu sudah berubah jadi SPBU kompak, sudah boleh menyalurkan dan sudah kita siapkan kuotanya (dan) sudah ada satu Pertashop yang sudah menyalurkan Pertalite di akhir bulan ini di Sulawesi,” terang Erika.
Erika juga menjelaskan, Pertashop dilarang untuk menjajakan Pertalite. Lantaran, Pertashop dibangun tidak untuk menjual BBM bersubsidi. Hal ini lah yang membuat pihaknya dan Universitas Gadjah Mada (UGM) memutar otak mencari solusi, agar permintaan pengusaha Pertashop ini dapat dikabulkan.
ADVERTISEMENT
“Akhirnya ketemu formulanya, mereka mengubah menjadi SPBU Kompak dengan berbagai perizinan dan persyaratan,” tutup Erika.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memastikan Pertamina Shop (Pertashop) sudah bisa menjual Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Hal ini menyusul kerugian yang dialami para pengusaha imbas kalah saing dengan pertamini atau pengecer ilegal.
Pertashop yang hanya bisa menjual produk nonsubsidi juga terancam karena disparitas harga dengan BBM subsidi. Sebab, harga BBM nonsubsidi terus melonjak membuat masyarakat semakin condong membeli Pertalite atau Solar.
Nasib terbaru Pertashop tersebut diungkapkan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, Kamis (28/3). Riva sempat dicecar oleh para anggota Komisi VI DPR terkait kepastian izin Pertashop bisa menjual BBM bersubsidi.
ADVERTISEMENT
Riva menuturkan, kajian terkait bisnis Pertashop sudah dilakukan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas dan UGM.
"Sudah Pak (Pertashop menjual Pertalite), tapi memang sesuai koordinasi dan izin dari BPH dan kajian BPH bersama UGM, ini lokasi yang difokuskan untuk menjual Pertalite justru di luar Jawa," ungkapnya.