PLN Buka Peluang Pembiayaan Asing untuk Pembangkit EBT

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Senin (2/12/2024). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan

Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo membuka peluang opsi pembiayaan asing untuk membiayai pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

Darmawan mengatakan, PLN sangat berhati-hati untuk pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mengandalkan batu bara. Karena dengan pensiun dininya suatu PLTU, maka dibutuhkan biaya dan investasi untuk pembangkit baru yang berbasis EBT

“Jadi kalau kita melihat ini kalau kita berkontribusi menurunkan gas rumah kaca ini bukan hanya kewajiban Indonesia saja untuk yang coal phase out ini memang kami sangat berhati-hati. Jadi kalau ada penambahan cost, karena begitu pembangkitnya dikeluarkan kami harus membangun pembangkit baru berbasis EBT, ada penambahan investasi, kemudian belum lagi investasi yang dulu,” jelasnya.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN. Foto: PLN

Menurutnya, penurunan gas rumah kaca bukan hanya kewajiban Indonesia. Darmawan menjelaskan emisi per kapita per tahun Indonesia cukup kecil jika dibandingkan beberapa negara lain dengan 3 juta ton per kapita per tahun.

“Kemarin di COP 29 Azerbaijan, emisi per kapita Eropa itu 8 sampai 9 ton per kapita per tahun, emisi per kapita gas rumah kaca di Amerika Serikat itu sekitar 13 sampai 14 ton per kapita per tahun, Singapura 11 ton per kapita per tahun sedangkan Australia sekitar 16 sampai 17 ton per kapita per tahun, Saudi itu mendekati 20 ton per kapita per tahun sedangkan Indonesia hanya 3 ton per kapita per tahun,” ungkapnya.

Maka dari itu Darmawan membuka opsi pembiayaan pembangkit baru dengan prinsip pembiayaan yang tidak dibebankan ke PT PLN dan pemerintah.

“Kalau kami ada dana internasional gratis yang cost netral, kami tidak menambah biaya apa pun, sistemnya juga sama reliabelnya dengan sistem sebelum PLTU-nya, dan kami hitung satu pembangkit misalnya ada tambahan biaya Rp 30 triliun, Rp 40 triliun, Rp 50 triliun ya monggo saja kalau ada yang mau membiayai, why not,” jelas Darmawan.

Untuk hal tersebut, Darmawan juga mengungkap terus melakukan komunikasi dengan para investor global serta pihak global yang memiliki potensi pembiayaan.

“Jadi kami punya kriteria di mana ini harusnya cost neutral, sistemnya harus dijaga keandalannya dan kami di saat yang bersamaan berubah jadi pembangkit yang futuristik. Tentu saja kami berkomunikasi secara lugas kepada global investor, global communities,” lanjut Darmawan.