Populer: Ancaman Aging Population; Kasus Pupuk Palsu Pegawai Kementan

Ilustrasi lansia di panti jompo. Foto: Getty Images

Berita mengenai Indonesia yang akan memasuki era aging population atau meningkatnya jumlah penduduk lansia dibanding penduduk produktif menjadi salah satu yang ramai dibaca pada Selasa (26/11).

Selain itu, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menonaktifkan 11 pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) karena kasus pupuk palsu dan tidak sesuai standar, juga menjadi berita yang ramai dibaca di kumparanBisnis. Simak rangkumannya.

Ancaman Aging Population

Direktur BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo bilang Indonesia akan segera masuk ke era di mana jumlah penduduk lansia lebih banyak dibanding penduduk produktif. Untuk itu Indonesia diharap sudah dapat keluar dari middle income trap atau jebakan negara kelas menengah sebelum memasuki era tersebut.

“Saya ingat bahwa setelah periode ini, Indonesia akan memasuki era aging population, di mana proporsi usia lanjut akan naik dua kali lipat dari tahun 2000 ke 2045. Sehingga kita melihat bahwa ini adalah momentum yang harus kita kejar agar saat aging population itu terjadi, kita sudah keluar dari middle income trap,” ungkapnya.

Nantinya jika era tersebut tidak disiapkan dihadapi dengan langkah yang tepat maka jumlah sandwich generation atau generasi yang harus menghidupi generasi setelah dan sebelumnya bisa membeludak.

Menurutnya, untuk keluar dari negara berpenghasilan menengah memang dipenuhi banyak tantangan. Walau demikian saat ini Indonesia masih bisa memanfaatkan bonus demografi hingga 2035.

“Tentu saja kita melihat banyak juga negara-negara berpenghasilan menengah, banyak juga yang mengalami stagnasi dan sulit untuk bisa bertransisi masuk ke penghasilan tinggi. Nah ini juga sesuatu yang kita hadapi. peluang bonus demografi hingga 2035 ini seharusnya dapat kita manfaatkan dengan baik,” lanjutnya.

Kasus Pupuk Palsu Pegawai Kementan

Amran bilang 11 pegawai yang dinonaktifkan berperan dalam lelang pupuk tersebut kepada 27 perusahaan yang terlibat. Ia menjelaskan Kementan menemukan kasus pupuk tidak sesuai standar yang rugikan petani hingga Rp 3,2 triliun dan kasus pupuk palsu dengan kerugian petani hingga Rp 600 juta dengan total 27 perusahaan yang terlibat.

“Ada pegawai Kementerian Pertanian yang memproses semua lelang ini, kami mohon maaf, kami nonaktifkan 11 orang. Mulai hari ini, kami sudah minta Suratnya dikeluarkan, non-aktif 11 orang,” jelas Amran.

Dalam hal ini 11 pegawai yang dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon 2 dan Eselon 3. Amran mengungkap temuan ini berasal dari pengecekan sampel di Laboratorium Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk (BSIP) dan Laboratorium Institut Pertanian Bogor (IPB) yang berasal dari isu pupuk palsu di masyarakat.

Walau begitu, Amran belum bisa memastikan berapa keuntungan yang diraup oleh sebanyak 11 pegawai tersebut dari tindak pemalsuan pupuk.