Populer: Apple Akan Bikin Pabrik di RI; Prabowo Tetap Jalankan PPN 12 Persen

Sejumlah orang menggunakan smartphone di luar toko Apple. Foto: REUTERS / Thomas Peter

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap rencana investasi Apple di dalam negeri untuk membangun fasilitas produksi atau pabrik senilai USD 1 miliar atau Rp 15,88 triliun. Kabar tersebut menjadi salah satu berita paling banyak dibaca sepanjang Kamis (5/12).

Tak hanya itu, ada juga kabar soal Presiden Prabowo Subianto yang disebut setuju untuk tetap melaksanakan kebijakan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025. Ini diungkapkan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBISNIS:

Apple Akan Bikin Pabrik di Indonesia

Kabar Apple akan membuat pabrik di Indonesia senilai USD 1 miliar diungkap oleh Menperin Agus Gumiwang. Angka ini meningkat 10 kali lipat dari proposal investasi Apple yang sebelumnya dianggap tidak berkeadilan oleh Agus yang sebesar USD 100 juta.

Agus mengatakan saat ini Apple telah menjalin komunikasi awal mengenai penanaman modal ini dengan Kementerian Investasi.

"iPhone Insyaallah mereka akan mengambil skema pertama, yaitu investasi fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia, angka yang mereka sampaikan rencana investasi mereka ke depan sekitar USD 1 miliar,” kata Agus di Surabaya, Rabu (4/12).

Kemudian, dia dan Menteri Investasi Rosan Roeslani telah berkomunikasi terkait skema yang paling baik untuk Apple bisa merealisasikan investasi tersebut. Sehingga masuknya modal Apple ke Tanah Air ini menjadi urusan dua kementerian teknis.

Prabowo Tetap Jalankan PPN 12 Persen di Tahun Depan

Presiden Prabowo Subianto, bertemu dengan sejumlah pemimpin negara dan pemimpin organisasi internasional saat sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil pada Selasa, 19 November 2024. Foto: Dok. Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Prabowo hari ini menerima sejumlah anggota DPR di Istana Negara untuk mendiskusikan soal kebijakan PPN.

"Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025," jelas Misbakhun, Jumat (5/12).

Kendati akan tetap berlaku, menurut Misbakhun, kebijakan ini bakal dijalankan secara selektif.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. "Baik, jadi itu tadi yang disampaikan ada tiga poin. Yang pertama, untuk PPN 12 persen akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah. Jadi secara selektif," ungkapnya.

Kemudian yang kedua, lanjut Dasco, barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan dan lain-lain yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diberlakukan PPN 11 persen.