Populer: Muhammadiyah Tarik Dana di Bank Syariah BUMN; Vaksin Corona Gratis

Suasana jumpa pers di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru-kumparan

Pengurus Pusat Muhammadiyah berencana menarik dana para umatnya yang selama ini ada di bank syariah BUMN yang baru saja di merger. Kondisi tersebut tentu menarik perhatian publik.

Kabar tersebut menjadi salah satu yang populer di kumparanBisnis. Berita itu dilengkapi dengan respons cepat Kemenkeu menanggapi vaksin COVID-19 gratis yang sudah diumumkan Presiden Jokowi.

Berikut ini selengkapnya berita populer kumparanBisnis sepanjang hari Rabu (16/12):

Muhammadiyah Pertimbangkan Tarik Dana Dari Bank Syariah BUMN Hasil Merger

Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, menjelaskan rencana penarikan dana tersebut karena tiga bank syariah hasil merger itu sudah menjadi sebuah bank syariah milik negara yang besar.

Dengan merger bank syariah BUMN tersebut akan membuat kapitalisasinya besar dengan target menjadi 10 bank syariah terbesar di dunia.

"Untuk itu mungkin sudah waktunya bagi Muhammadiyah tidak lagi perlu mendukung Bank Syariah Indonesia milik negara tersebut. Mungkin sudah waktunya bagi Muhammadiyah menarik dan mengalihkan semua dana yang ditempatkan di bank tersebut," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Rabu (16/12).

Dia mengatakan, dana yang akan ditarik itu akan dialihkan ke bank-bank baru yang tidak ikut dalam merger. Misalnya ke bank pembangunan daerah (BPD) syariah, bank-bank umum yang memiliki unit syariah, atau bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Anwar berharap dengan dialihkannya dana dan seluruh pembiayaan umat Muhammadiyah ini bisa membantu bank-bank lain yang unit syariahnya tergolong masih kecil. Sebab, salah satu komitmen Muhammadiyah adalah memajukan ekonomi umat seperti UMKM melalui perbankan syariah.

Untuk itu, kata dia, PP Muhammadiyah akan membentuk satu tim khusus yang diisi para ahli keuangan, para banker dan mantan-mantan banker, serta mantan regulator. Tujuannya, untuk mempersiapkan penarikan seluruh dana Muhammadiyah yang ada di Bank Syariah Indonesia.

Presiden Joko Widodo (kiri) meninjau fasilitas produksi dan pengemasan Vaksin COVID-19 di PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8). Foto: Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Jokowi Gratiskan Vaksin Corona, Berapa Anggaran yang Disiapkan Sri Mulyani?

Presiden Jokowi mengumumkan pemberian vaksin corona akan gratis bagi masyarakat. Ia pun memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran agar vaksin tersedia untuk seluruh masyarakat.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pihaknya masih terus melakukan kalkulasi mengenai anggaran vaksinasi di tahun depan. Menurut dia, hal ini dilakukan agar perhitungannya lebih tepat.

Adapun dalam APBN tahun 2021, alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin sebesar Rp 18 triliun, program vaksinasi Rp 3,7 triliun, dan pengadaan sarana dan prasana penunjang Rp 1,3 triliun. Sehingga totalnya sebesar Rp 23 triliun.

Namun menurut Askolani, bisa saja dilakukan realokasi jika memang anggaran tersebut dirasa kurang mencukupi. Namun hal ini dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menjelaskan, pemerintah masih memiliki potensi penambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk anggaran vaksin corona. Dana ini berasal dari cadangan di bendahara umum negara.

Berdasarkan perhitungannya, Said memperkirakan anggaran program vaksinasi secara gratis bagi seluruh masyarakat sebesar Rp 104 triliun. Untuk memenuhi anggaran ini, pemerintah perlu merealokasi anggaran dari belanja barang kementerian/lembaga ataupun dana transfer ke daerah.

"Beberapa alternatif anggaran yang bisa direalokasi adalah biaya biaya pertemuan/seminar atau perjalanan dinas, mengingat kita masih menjalani masa PSBB transisi di beberapa wilayah sebagai upaya pengendalian COVID-19," ujar Said.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.