PPN 12 Persen Bisa Tekan Daya Beli, Konsumsi BBM Berpotensi Turun

Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk kendaraan roda dua pada salah satu SPBU di Jakarta, Senin (18/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 dinilai akan berefek ganda ke berbagai kebutuhan masyarakat, salah satunya konsumsi BBM.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menjelaskan PPN atau Value Added Tax (VAT) akan berefek pada kesejahteraan masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Yayan mencontohkan dampaknya secara langsung yakni kepada harga dan konsumsi BBM nonsubsidi yang termasuk dalam objek PPN, sementara dampak secara tidak langsung kepada BBM subsidi yang bebas PPN.

"Misal dia akan mengurangi konsumsi BBM karena adanya penurunan daya beli, karena harga barang lain yang naik akibat kemungkinan barang lain akibat PPN," katanya saat dihubungi kumparan, Selasa (24/12).

Efek dari PPN, lanjut dia, pasti akan merembet terhadap perekonomian dan biasanya akan menurunkan kesejahteraan yang menjadi sifat umum kebijakan peningkatan pajak. Serangkaian bantalan stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah dinilai hanya akan terasa secara jangka pendek.

"Kunci benefitnya yaitu momentum counter cyclical-nya yang mungkin akan lebih lambat dan jeleknya kualitas pengeluaran pemerintah terhadap masyarakat," kata Yayan.

Sementara itu, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menuturkan kenaikan tarif PPN akan meningkatkan harga BBM nonsubsidi yang memang rutin berfluktuasi setiap bulannya.

Hanya saja, satu hal yang paling krusial menurut Fahmy adalah pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi, Pertalite maupun Bio Solar, imbas pengenaan PPN 12 persen.

"Ada sebagian yang saya sebut sensitivitas dalam harga itu cukup tinggi, dengan kenaikan harga BBM karena adanya PPN 12 persen maka akan pindah ke Pertalite yang mungkin harganya tidak berubah," jelas Fahmy.

Dengan pergeseran tersebut, lanjut Fahmy, maka otomatis konsumsi BBM nonsubsidi akan menurun. Namun, beban negara melalui subsidi energi akan bertambah besar.

"Migrasi perpindahan dari Pertamax ke Pertalite ini dampaknya akan memperbesar subsidi BBM yang salah sasaran," imbuhnya.

Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. Foto: Pertamina

Dia memperkirakan kenaikan harga BBM nonsubsidi bisa mencapai 6 persen karena pengenaan PPN 12 persen, namun hal itu semua tergantung pada kebijakan PT Pertamina (Persero) maupun badan usaha SPBU lain,

"Jadi pasti naik, naiknya itu cukup signifikan dan itu akan menjadi penyebab konsumen pindah dari nonsubsidi ke subsidi," tandas Fahmy.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprediksi naiknya tarif PPN menjadi 12 persen, berpotensi mengerek harga BBM nonsubsidi.

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan PPN dikenakan hanya untuk produk BBM nonsubsidi atau Jenis BBM Umum (JBU), misalnya untuk produk PT Pertamina (Persero) yakni Pertamax Series dan Dex Series

Erika mengatakan kenaikan tarif PPN mulai Januari 2025 itu berkontribusi pada penyesuaian harga BBM nonsubsidi, yang biasanya dilakukan setiap awal bulan.

"Itu kan ada formulanya ya, tentunya akan menyesuaikan dengan formulanya. Saya tidak bisa bilang harganya berapa, itu kan tergantung harga minyak dunia juga ke dalam formula itu," katanya saat ditemui di Pembangkit Listrik Terapung Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara Ambon, dikutip Kamis (19/12).

Harga BBM nonsubsidi selalu dievaluasi berkala setiap bulan, mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.