Prabowo Bakal Berkantor di IKN Mulai 17 Agustus 2028

Presiden terpilih, Prabowo Subianto di IKN, Kalimantan Timur. Foto: Dok. Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo Subianto bakal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 17 Agustus 2028. Segala pembangunan di IKN saat ini terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan sudah ada arahan dari Prabowo terkait rencana kepindahan ke IKN.

“Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028,” kata Diana melalui keterangan tertulis dari Kementerian PU, dikutip Selasa (10/12).

Diana menegaskan Kementerian PU akan memastikan kesiapan infrastruktur dasar, khususnya dalam rangka pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2025. Ia memastikan persiapan tersebut sudah mulai dilakukan saat ini.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti berjalan saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

"Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang," ujar Diana.

Untuk akhir 2024, Kementerian PU telah menargetkan beberapa penyelesaian beberapa infrastruktur yang akan diresmikan dalam waktu dekat. Beberapa infrastruktur tersebut adalah Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

Selain itu, dalam rangka kepindahan ASN di 2025, Kementerian PU memprioritaskan fasilitas pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasi.

"Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana," ungkap Diana.

Selaras dengan Diana, Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menilai IKN harus diselesaikan dengan kolaborasi bersama.

"Penyelesaian IKN ini memang harus dilakukan dengan kolaborasi kita semua. IKN ini jangan dianggap sebagai suatu proyek, tetapi program yang harus kita selesaikan bersama," jelas Basuki.

Pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU terdiri dari 109 paket senilai Rp 89 triliun. Dari total paket tersebut, saat ini 61,7 persennya sudah dikerjakan yang terdiri dari proses batch 1 yang terkontrak 2020 sampai Maret 2023 sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun sebesar 95,8 persen, batch 2 yang terkontrak April 2023 sampai November 2023 sebanyak 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun sebesar 75,1 persen serta batch 3 yang terkontrak Desember 2023 sampai 2024 sebanyak 38 paket dengan nilai Rp 36,2 triliun sebesar 27,9 persen.