Property Watch Sebut Penetapan BSD dan PIK Jadi PSN Ada Unsur Politik

Ilustrasi properti di Bumi Serpong Damai. Foto: Akhmad Dody Firmansyah/Shutterstock

Chief Executive Officer Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, menilai penetapan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Taman Indah Kapuk (PIK) menjadi proyek strategis nasional (PSN) ada kaitannya dengan unsur politik.

Kawasan PIK dikembangkan oleh Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Sedangkan BSD merupakan bagian dari Sinar Mas Group. Agung Sedayu dan Sinar Mas termasuk 10 investor kelas kakap yang membantu Presiden Jokowi membangun IKN.

Dengan status PSN sebuah proyek mendapat dukungan dan keuntungan dari pemerintah seperti mendapat jaminan pemerintah. PSN diberikan untuk mempercepat pembangunan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, PSN adalah proyek yang memiliki dampak pada pemerataan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Menurut saya BSD dan PIK tidak dapat dilihat sebagai jangka pendek dan urgensinya (dijadikan PSN) tidak terlalu penting karena telah dikembangkan oleh swasta," kata Ali.

Ali juga melihat PIK dan BSD ini tidak seperti PSN yang umumnya berupa kawasan industri dan infrastruktur. BSD city dan PIK, kata dia, saat ini telah tumbuh menjadi pusat pertumbuhan yang dikembangkan oleh pengembang besar nasional.

"Terlepas dari faktor politis, karena kedua proyek tersebut terkait dengan pengembangan IKN, sebenarnya sah-sah saja Presiden Jokowi menetapkan kedua proyek tersebut meskipun tanpa itu pun maka pengembangan telah berjalan dengan baik," kata Ali.

Untuk itu, dengan masuknya kedua proyek ini sebagai PSN, Indonesia Property Watch menilai harus ada nilai lebih yang dapat dimasukkan agar menggerakkan ekonomi dengan cakupan nasional.

"Selain itu Indonesia Property Watch menilai PSN juga harusnya memasukkan proyek-proyek skala kota di koridor timur sebagai basis industri yang tidak tersentuh dalam PSN kecuali proyek-proyek infrastruktur, bendungan, dan lainnya," pungkasnya.