PT DNR Bantah Pernah Jalin Kerja Sama dengan JNE soal Banpres yang Ditimbun

Eks Mensos Juliari Batubara (tengah) menghadiri penghargaaan DNR Corporation yang dianggap sukses menyalurkan banpres pada 2020. Dok: dnr.id

PT Dos Ni Roha (DNR) buka suara terkait masalah kasus dugaan penimbunan bansos presiden (banpres) oleh JNE di kawasan Sukmajaya, Depok. Mereka membantah adanya keterlibatan dalam kasus tersebut.

Head of Corporate Communication PT DNR Ida Widayani menjelaskan, pihaknya ditunjuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan banpres pada periode September-Oktober 2020.

"Sebagai perusahaan distribusi dan logistik yang berpengalaman serta memiliki infrastruktur, teknologi supply chain management dan jaringan di seluruh Indonesia, DNR itu dipercaya oleh Kemensos untuk menyalurkan bansos beras ke 15 provinsi di bulan September dan Oktober 2020," ujar Ida dalam keterangan pers, Rabu (3/8).

Ida menduga JNE menimbun paket banpres tersebut pada periode Mei-Juni 2020. Dengan demikian, menurutnya, PT DNR tak terlibat sama sekali dalam kasus itu.

"Pada periode tersebut kami tidak bekerja sama dengan JNE sebagai pelaksana last mile delivery," jelasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menerangkan, JNE menjalin kerja sama dengan PT DNR untuk menyalurkan paket bantuan sosial.

"JNE kerja sama dengan vendor PT DNR. DNR ini selaku pemegang distribusi beras bansos dari pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerimanya untuk wilayah Depok pada 2020," ujar Zulpan kepada wartawan.

Warga menunjukkan penemuan beras diduga bansos presiden di Kawasan Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat (31/7/2022). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Zulpan menjelaskan, PT DNR kemudian menjalin kerja sama dengan JNE untuk menyalurkan bansos di wilayah Depok. Total dari hasil kesepakatan, JNE menyalurkan paket bansos sebanyak ratusan ribu ton.

Paket bansos itu disimpan di gudang Bulog di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Hingga suatu waktu, JNE hendak menyalurkan bansos tersebut ke wilayah Depok. Hanya saja paket bansos rusak terkena hujan.

Pihak JNE pun mengaku telah mengganti paket bansos itu. Karena merasa paket bansos yang rusak itu telah menjadi miliknya, mereka pun menguburnya.

JNE mengubur beras paket banpres itu pada 5 November 2021. Total ada 289 karung beras yang dikubur atau setara 3.675 kilogram yang rencananya akan diterima 139 keluarga penerima manfaat.

Pihak JNE pun tak menampik adanya penguburan paket bansos itu. Mereka mengeklaim punya bukti dokumen penguburan beras banpres tersebut.

Profil DNR: Dirut Keluarga Tanoesoedibjo, Komut Mantan Dirjen Pajak

Dikutip dari Keterbukaan Informasi Publik Bursa Efek Indonesia (BEI), ada nama Rudijanto Tanoesoedibjo di perusahaan DNR. Dia tercatat sebagai Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia Tbk atau DNR Corporation (ZBRA), induk usaha DNR. Rudijanto merupakan kakak dari konglomerat Hary Tanoesoedibjo.

Rudy Tanoesudibjo, Chairman DNR Corporation. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Rudijanto tercatat banyak menduduki jabatan penting di 6 perusahaan e-commerce di Indonesia. Selain dia, kursi direksi diisi oleh Paulus dan Gary Judianto Tanoesoedibjo. Masing-masing sebagai Direktur ZBRA.

Paulus menjadi Direktur ZBRA sejak 2018 dan Direktur DNR. Sementara Gary Tanoesoedibjo yang kelahiran 1991 merupakan pendiri PT Storesend Elogistics Indonesia (StoreSend Indonesia), perusahaan patungan yang didirikan oleh DNR dan StoreSend Malaysia.

Di posisi komisaris, ada Robert Pakpahan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen ZBRA. Robert merupakan mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Lalu ada Julianti Hadi dan Dwi Priyatno sebagai komisaris.

Julianti Dwi baru menjabat sebagai Komisaris ZBRA pada 2021. Sebelumnya dia merupakan Komisaris DNR sejak 2018, juga menjabat sebagai Komisaris Eksekutif PT Trinity Healthcare, PT Holistic Venture, PT Storesend Elogistics Indonesia, dan PT Delta Dinar Harapan.

Dwi Priyatno merupakan lulusan Akpol tahun 1982 dan menduduki posisi terakhir sebagai Komisaris Jenderal Polisi. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), Kapolda Metro Jaya dan Staf Ahli Bidang Sosial Politik Polri. Beliau menjabat sebagai Komisaris DNR Corporation sejak 2018.

Reporter: Jonathan Devin