RI Kalah sama Kenya-Zimbabwe, Pekerja Serabutan di Sana Punya Dana Pensiun

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono (tengah) dalam OECD/IOPS/OJK Global Forum on Private Pensions 2024 di Padma Resort Legian, Bali, Selasa (19/11/2024). Foto: OJK

Peserta dana pensiun di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pekerja formal. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar peserta dana pensiun bisa dari pekerja informal atau serabutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, beberapa negara sudah memiliki format dana pensiun untuk pekerja formal. Bahkan hal ini juga dilakukan di negara-negara Afrika, seperti Kenya dan Zimbabwe.

"Nah itu mesti didorong tadi pengalaman teman-teman di Afrika di Zimbabwe, Kenya, sudah punya aplikasi yang bisa individu itu bisa mendaftarkan atau bisa menyertakan pekerja-pekerja informal ya inovasi produk," ujar Ogi dalam OECD/IOPS/OJK Global Forum on Private Pensions 2024 di Padma Resort Legian, Bali, Rabu (20/11).

Di Kenya dan Zimbabwe, iuran dana pensiun bagi pekerja informal dilakukan secara fleksibel. Sehingga, pekerja informal di sana akan mengiur dana pensiun tergantung dari pendapatan yang diterimanya.

"Contohnya ada itu tadi istilahnya flexible contribution. Jadi fleksibel itu kalau punya duit taruh, kalau enggak tahan dulu," jelasnya.

Menurut Ogi, Indonesia bisa mencontoh negara tersebut untuk memperluas kepesertaan dana pensiun ke pekerja informal. Namun, Indonesia perlu menyiapkan terlebih dahulu produk dana pensiun khusus pekerja informal.

"Nah itu nggak pasti, kalau kita (Indonesia) maunya yang regular yang gaji berkala tahun-tahunan ada itu sudah biasa. Yang kerjanya besok dapet minggu depan enggak dapet, mesti di-create produknya. Itu namanya flexible contribution itu," kata Ogi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pekerja informal di Indonesia mencapai 57,95 persen per Agustus 2024, lebih tinggi dibandingkan proporsi pekerja formal yang sebesar 42,05 persen dari total jumlah pekerja.

Ogi optimistis, jika pekerja informal turut menjadi peserta dana pensiun, aset dana pensiun akan langsung meningkat. Saat ini, total aset dana pensiun Rp 1.500 triliun per September 2024, naik 10,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 1.362 triliun.

"Pekerja informal kita kan saya bilang kemarin masih 57-58 persen, masih banyak kalau itu ikut, semuanya ikut itu langsung terbang (aset dana pensiun) kita," tuturnya.

Mau Contoh China dan India

Ogi menjelaskan, China dan India bisa menjadi benchmark dana pensiun bagi Indonesia. Apalagi, kedua negara ini sama-sama memiliki penduduk yang besar.

China menerapkan skema pensiun dengan mengkombinasikan iuran pasti dengan manfaat pensiun. Artinya, ada dana pensiun pasti bagi pekerja formal juga ada dana pensiun untuk individu. Namun Ogi mengakui, memang peserta dana pensiun pasti di China lebih banyak daripada individu. Untuk itu, pemerintah China memberikan insentif pajak dana pensiun.

"Untuk individual atau private pension di sana baru 60 juta, itu dia cara dorongnya gimana itu memberikan tax incentive personal saving," kata Ogi.

Begitu juga dengan skema pensiun di India, yang mengkombinasikan dana pensiun pasti dan individu. Bahkan, India mulai menerapkan dana pensiun bagi anak-anak.

"Sekarang ini ada ide kalau itu UPS ya Unified Pension Scheme di India itu akan diterapkan. Banyak ide-ide India juga sudah menyiapkan anak-anak kecil yang punya program pensiun udah dipikirin itu," pungkasnya.