RI Mau Contoh Jepang Buat Digitalisasi Layanan Publik hingga Penanganan Stunting

30 Oktober 2024 10:00 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq. Foto: LAN
zoom-in-whitePerbesar
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq. Foto: LAN
ADVERTISEMENT
Pemerintah Indonesia ingin mencontoh Jepang dalam peningkatan layanan publik hingga penanganan stunting, salah satunya dengan digitalisasi. Hingga akhir tahun ini, pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting sebesar 14 persen, turun dari realisasi prevalensi stunting di 2023 yang sebesar 21,5 persen.
ADVERTISEMENT
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, mengatakan pihaknya telah melakukan pertukaran pengetahuan dengan International Affairs Office Ministry of Internal Affairs and Communications Jepang melalui kegiatan Indonesia - Jepang Exchange Knowledge, yang bertemakan Digitalization Of Public Services By Local Governments Indonesia and Japan's Experiences In Reforming Digital Services To Ensure Maternal And Child Health As Well As Overcoming Stunting Issue.
“Digitalisasi dalam penanganan stunting yang berfokus kepada layanan ibu dan anak, mampu meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam memperoleh data, dengan demikian keputusan dan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih baik," ujar Taufiq dalam keterangannya, Rabu (30/10).
Kegiatan Indonesia - Jepang Exchange Knowledge. Foto: LAN
Dia melanjutkan, digitalisasi juga mampu meningkatkan akses dan penyebaran informasi terkait kesehatan ibu dan anak. "Ini dapat dilakukan secara lebih luas dan cepat," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatan tersebut, Taufiq mengingatkan bahwa teknologi hanya merupakan alat untuk mencapai keberhasilan. Menurutnya, para pimpinan birokrasi juga wajib memiliki mindset kolaboratif, kemampuan berpikir holistik, serta costumer centris, dan apabila kedua hal tersebut dapat digabungkan dengan baik maka transformasi digital di dalam birokrasi akan segera terwujud.
“Seminar ini merupakan sarana untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik antara Indonesia dan Jepang dalam memperkuat digitalisasi layanan publik, terutama dalam mendukung kesehatan ibu dan anak serta mengatasi permasalahan stunting.” tambahnya.
Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara LAN, Tri Widodo, menjelaskan dalam mengatasi stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat memerlukan adanya pendekatan lintas sektor, kolaborasi antar pemerintah, serta penguatan kapasitas aparatur hingga peningkatan literasi digital masyarakat.
ADVERTISEMENT
"Beberapa alternatif rekomendasi yang dapat dipelajari kita bersama di antaranya dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga, pemanfaatan big data secara efektif untuk kebijakan berkualitas, serta penguatan kolaborasi berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan dan teknologi sehingga membawa dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Deputy Director, International Affairs Office Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan, Tagashira Shinji, perturakatan pengetahuan bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan dalam administrasi lokal yang dihadapi kedua negara. Selain itu juga untuk mempererat hubungan antara Jepang dan Indonesia.
“Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ada beberapa kebijakan penting seperti pengembangan sistem makan siang sekolah, di mana terkait dengan tema-tema yang akan dipresentasikan hari ini, jadi topik-topik seperti kesehatan ibu dan anak adalah tema yang penting bagi kedua belah pihak. Kami bukan hanya menyampaikan pengetahuan dan praktik baik dari Jepang ke Indonesia, melainkan juga mendapatkan ilmu di Indonesia untuk dapat diterapkan di Jepang”, pungkasnya.
ADVERTISEMENT
Minister Embassy of Japan di Indonesia, Hoshin Daisuke, menyebutkan bahwa Jepang dan Indonesia memiliki kesamaan yaitu negara maritim yang dikelilingi oleh laut dan kaya akan sumber daya alam. Menurutnya, pertukaran pengetahuan diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi masing-masing negara.
“Seminar ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelesaian isu masalah yang dihadapi oleh masing-masing pemerintah daerah dan akan menjadi kesempatan yang mengarah pada pertukaran informasi yang berkelanjutan di masa depan untuk membangun fondasi administrasi yang kuat baik di Jepang maupun di Indonesia," tambahnya.