RI Pilih Masuk OECD atau BRICS? Menlu Minta Dikaji Mendalam, Jangan FOMO

Praktisi Politik Gus Ipang bersama Pemimpin Redaksi kumparan Arifin Asydhad mewawancari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Program Info A1 kumparan di Gedung Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin (14/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pemerintah Indonesia tengah mengerjakan sederet tugas untuk menjadi anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), di antaranya, perbaikan-perbaikan public service sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju.

Di tengah proses itu, pemerintah juga berambisi masuk ke keanggotaan BRICS atau blok ekonomi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan ambisi tersebut tujuannya bagus, tapi harus dikaji secara mendalam termasuk efek positif dan negatifnya buat Indonesia setelah bergabung.

"Seperti OECD, Pak Menko Ekonomi (Airlangga) mengatakan harus mengkaji dengan saksama negatif dan positifnya seperti apa, demikian dengan BRICS. Jangan sampai keputusan yang kita ambil hanya karena kita ikut-ikutan atau FOMO (Fear Out Missing Out)," katanya dalam wawancara kumparan Info A1, Senin (14/15).

OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan merupakan organisasi multilateral dengan 38 negara anggota yang bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan. Organisasi ini dipegang kendali negara-negara maju Eropa yang berkantor pusat di Prancis.

Organisasi Ekonomi Eropa versus Rusia-China

Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024) atau dikenal dengan INA OECD. Saat ini, platform https://inadigital.co.id masih dalam proses pengembangan oleh pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann di kantornya, Kamis (10/8/2023). Foto: Alfadillah/kumparan

Saat peluncuran platform tersebut, Sri Mulyani selaku Wakil Ketua Tim Nasional OECD, mengatakan pemerintah terus melakukan reformasi. Mulai dari pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan maupun reformasi yang tercantum dalam UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

“Jadi banyak yang masuk di dalam OECD itu sebetulnya sudah masuk di dalam reform yang sudah kita kerjakan,” kata Sri Mulyani.

Sementara BRICS menjadi blok ekonomi baru antara Rusia dan China yang dibangun Presiden Vladimir Putin. Selain lima negara yang sudah bergabung, Thailand pernah mengungkapkan keinginannya masuk. Sementara Indonesia belum.

BRICS, kata Putin, hadir untuk menunjukkan keberhasilan mereka dalam melawan upaya AS dan sekutunya akibat perang di Ukraina dan ancaman militer terhadap Taiwan, Filipina, Korea Selatan, dan Jepang.

Ilustrasi BRICS Summit. Foto: Shutterstock

Mantan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah dalam sebuah wawancara mengatakan salah satu keuntungan negara Asia masuk BRICS adalah untuk memitigasi risiko ekonomi, imbas semakin ketatnya persaingan AS-Tiongkok.

Jika bergabung ke organisasi ini, kata dia, juga bisa menunjukkan rasa frustrasi yang semakin meningkat terhadap tatanan internasional yang dipimpin AS dan lembaga-lembaga utama yang masih tetap berada dalam kendali negara-negara Barat, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

“Beberapa dari kita, termasuk orang-orang seperti saya, berpikir bahwa kita perlu menemukan solusi terhadap arsitektur keuangan dan ekonomi internasional yang tidak adil. Jadi BRICS mungkin akan menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan beberapa hal,” imbuhnya.