Rilis Sukuk Global, Pemerintah Tarik Utang Lebih Awal Rp 43,5 T Buat APBN 2025

Karyawan menghitung uang dolar Amerika Serikat (AS) di tempat penukaran valuta asing, Jakarta, Rabu (6/1). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan denominasi dolar AS atau Sukuk Global senilai USD 2,75 sekitar Rp 43,57 triliun (kurs Rp 15.844 per dolar AS) pada hari ini, Selasa (19/11).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro, mengonfirmasi penerbitan Sukuk Global tersebut untuk membiayai APBN 2025 lebih awal (prefunding).

"Benar ada penerbitan (Sukuk Global) USD 2,75 miliar," ujar Deni kepada kumparan.

Meski demikian, untuk seri yang diterbitkan dan rata-rata yield yang dimenangkan masih menunggu regulasi pasar modal. "Dan akan disampaikan via press release," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga membuka opsi penerbitan surat utang lebih awal atau prefunding untuk memenuhi kebutuhan belanja di APBN 2025.

"Kita juga sedang membuat atau menjajaki apakah akan prefunding 2025 di mana dalam bentuk currency apa, instrumennya sukuk atau SBN," ujar Menkeu saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11).

Dalam APBN 2025, belanja negara ditargetkan mencapai Rp 3.621,3 triliun, termasuk sebesar Rp 1.541,4 triliun belanja non-K/L pada belanja pemerintah pusat.

Target penerimaan negara senilai Rp 2.996,9 triliun, dengan target pendapatan pajak Rp 2.189,3 triliun. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 616,2 triliun, terdiri dari pembiayaan utang senilai Rp 775,86 triliun dan non-utang senilai Rp 159,68 triliun.

Pembiayaan utang sebesar Rp 775,86 triliun itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 642,56 triliun dan pinjaman senilai Rp 33,31 triliun. Pinjaman Rp 133,31 triliun tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 128,1 triliun yang diperuntukkan pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang, serta pinjaman kegiatan untuk mendukung prioritas nasional. Dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,2 triliun.