Riwayat PT Timor, Perusahaan Tommy Soeharto yang Lahannya Disita Satgas BLBI

5 November 2021 11:26 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tommy Soeharto berpose di depan mobil Timor produksi Korea Selatan 08 Juli Foto: John Macdougall/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Tommy Soeharto berpose di depan mobil Timor produksi Korea Selatan 08 Juli Foto: John Macdougall/AFP
ADVERTISEMENT
Satgas BLBI hari ini menyita aset obligor PT Timor Putra Nasional (TPN) yang juga milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Aset yang akan disita ini berupa tanah seluas 124 hektar atau senilai Rp 600 miliar.
ADVERTISEMENT
"Hari ini Satgas Hak Tagih untuk BLBI akan menyita aset PT Timur seluas 120 hektar di Karawang," ujar Menko Polhukam Mahfud MD kepada kumparan, Jumat (5/11).
Pihak Kementerian Keuangan maupun Kemenko Polhukam mengkonfirmasi terkait penyitaan aset tersebut yang berada di Kawasan Industri Mandala Putra, Dawuan, Cikampek, Karawang, Jawa Barat.
Satgas BLBI saat menyita aset PT Timor Putra Nasional di Kawasan Industri Mandalapratama Permai, Dawuan, Cikampek, Karawang, pada Jumat pagi, 5 November 2021. Foto: Dok. Istimewa
PT TPN masih memiliki utang kepada negara sebesar Rp 2,374 triliun. Utang tersebut bermula saat PT TPN mendapat fasilitas pinjaman dari Bank Bumi Daya, yang kini Bank Mandiri.
Jaminan kredit yang digunakan adalah dana rekening giro dan rekening deposito, namun tidak bisa dialihkan karena saat itu masih dalam status sita oleh kantor pajak.
Sebelum penyitaan ini, Satgas BLBI juga sudah memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dan Direktur Utama PT TPN Ronny Hendrarto Ronowicaksono.
ADVERTISEMENT

Riwayat PT Timor Putra Nasional

PT Timor Putra Nasional (TPN) merupakan perusahaan otomotif yang didirikan Tommy Soeharto pada 1996. Perusahaan ini awalnya digadang-gadang menjadi produsen mobil buatan Indonesia atau mobil nasional.
Program mobil nasional sendiri didasarkan atas Inpres Nomor 2 Tahun 1996 yang diteken oleh presiden saat itu, Soeharto. Inpres tersebut ditujukan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar secepatnya mewujudkan industri mobil nasional.
Penunjukan pelaksana program mobil nasional ini jatuh ke tangan PT TPN. Di tahap awal, TPN mengimpor langsung mobil KIA Sephia dari Korea Selatan secara utuh (Completely Built-Up/CBU). Mobil buatan KIA Motors itu kemudian diganti logo dan mereknya jadi Timor.
Ilustrasi mobil sedan Timor. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP
Untuk menjalankan bisnisnya, Tommy Soeharto melalui PT TPN mendapat pinjaman dari Bank Bumi Daya. Untuk meraih pinjaman itu, PT TPN menjaminkan rekening giro dan deposito sebesar Rp 1,2 triliun. Dari pinjaman tersebut, PT TPN disebut masih punya tunggakan sebesar Rp 2,3 triliun. Bank Bumi Daya sendiri telah ditutup pasca-krisis ekonomi 1998 dan digabungkan jadi Bank Mandiri.
ADVERTISEMENT
Selain fasilitas pinjaman bank, TPN juga diberi banyak fasilitas perpajakan dan insentif dari pemerintah, karena menyandang status pelaksana program mobil nasional. Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 yang membebaskan bea masuk impor mobil oleh PT TPN. Pada rentang Juni 1996-Juli 1997 ada sebanyak 39.715 unit KIA Sephia yang diimpor PT TPN.
Keistimewaan ini dinilai tidak adil oleh industri otomotif lain, terutama asal Jepang yang sudah lama beroperasi di Indonesia.
Ilustrasi mobil sedan Timor. Foto: ROMEO GACAD / AFP
Perusahaan besutan Tommy Soeharto ini mampu menjual mobil dengan merek Timor, dengan harga separuh dari harga jual mobil Jepang sekelasnya yang berkisar antara Rp 70 sampai Rp 80 juta.
Di tahun pertamanya, Timor berhasil menduduki peringkat 6 besar penjualan mobil di Indonesia periode 1997. Timor berhasil menjual sebanyak 19.417 unit, lebih besar dari Nissan yang hanya menjual 9.037 unit.
ADVERTISEMENT
Jepang pun menggugat kebijakan tersebut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Seiring itu, Indonesia diterpa krisis ekonomi pada 1997 yang berujung dengan kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998.
Program mobil nasional milik Tommy Soeharto yang sudah menerima banyak fasilitas dan insentif itu, gagal.