Rupiah Makin Anjlok karena Trump, Prabowo Diminta Evaluasi Program MBG-Danantara

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meninjau program Makan Bergizi Gratis di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025). Foto: Dok. BPMI

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi program unggulannya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara. Ini disebabkan karena rupiah semakin terdepresiasi terhadap Dolar AS karena tarif impor Donald Trump.

Meskipun kurs rupiah hari ini menguat sebesar 93 poin atau 0,55 persen terhadap Dolar AS menjadi Rp 16.653 pada pembukaan perdagangan Jumat (4/4), tapi pada Kamis (3/4) rupiah anjlok ke Rp 16.774 per Dolar AS.

"Kalau kita lihat, terjadinya depresiasi rupiah akhir-akhir ini disebabkan karena faktor internal, MBG, Danantara, Koperasi Merah Putih dan banyak lainnya," ucap Fadhil Hasan secara daring, Jumat (4/4).

Publik khawatir deretan program unggulan Presiden Prabowo itu tak mencukupi dalam hal pembiayaan. "Itu harus ditangkap pemerintah dan harus melakukan evaluasi program tersebut agar bisa meyakinkan publik dan pasar, bahwa ini bisa secara sustain untuk membiayai program tersebut," lanjutnya.

Ilustrasi Danantara Indonesia. Foto: Shutterstock

Sebelumnya, Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pemerintah mesti bertindak cepat memitigasi dampak akibat tarif impor AS, agar pelemahan rupiah tidak berlanjut merosot. Indonesia termasuk negara yang masuk target Trump dengan diberlakukan tarif 32 persen.

"Ini melemahnya cukup tajam, walaupun perdagangan internasional di hari ini pun juga masih berkutat di Rp 16.745, sempat di Rp 16.770," kata Ibrahim ketika dihubungi kumparan, Kamis (3/4).

Menurut Ibrahim, pemerintah harus melakukan perlawanan terhadap AS dengan menetapkan biaya impor sebesar 32 persen juga terhadap produk-produk yang diimpor dari AS.

Yang kedua, pemerintah harus segera mencari pasar tujuan baru selain AS. Indonesia telah bergabung ke dalam blok ekonomi BRICS. Menurut Ibrahim negara-negara anggota BRICS harus membuka jalan untuk mengganti tujuan ekspornya di luar AS.