Rupiah Tertekan Buat Material Mahal, Proyek IKN Bisa Bengkak?

Proyek Gedung Kantor Presiden di Kawasan Istana, IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: kumparan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengakui dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS, yang menyebabkan harga material naik, berdampak proyek IKN.

Dampak tersebut, kata Basuki, akan dibahas di dalam rapat Paripurna bersama Presiden Jokowi pada Senin pekan depan. Berdasrakan data Bloomberg, Jumat (21/6), hingga pukul 15:28 WIB rupiah melemah 20 poin (0,12 persen) ke level Rp 16.450 per dolar AS.

"Kalau berdampak enggak hanya di IKN. Hari Senin nanti baru sidang kabinet paripurna buat bahas itu salah satunya. Nanti ada keputusan kahar nasional supaya yang lain bisa eskalasi," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Jumat (21/6).

Adapun rencana total Anggaran IKN dalam RPJMN 2020-2024 sebesar Rp 466 triliun, dengan tiga sumber pendanaan yaitu berasal dari APBN Rp 90,4 triliun, Badan usaha/swasta Rp 123,2 triliun, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun.

"Dulu waktu pandemi juga bengkak. Jadi situasional kan. Makanya Bu Menkeu selalu bilang APBN jadi instrumen untuk itu," kata Basuki saat ditanya ongkos IKN bisa bengkak karena rupiah tertekan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Utama Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR, Jumat (21/6/2024). Foto: Dok. PUPR

Per 1 April 2024 lalu realisasi anggaran APBN untuk IKN mencapai Rp 4,3 triliun, dari total alokasi Rp 39,6 triliun tahun 2024 ini. Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk membangun IKN sejak tahun 2022 senilai Rp 5,5 triliun, 2023 senilai Rp 27 triliun, dan 2024 senilai 39,3 triliun.

Sebelumnya, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto mengatakan APBN cukup mampu mendanai proyek IKN sebesar USD 1 miliar per tahun atau sekitar Rp 16 triliun (kurs Rp 16.027 per dolar AS).

Hal tersebut Prabowo katakan saat menjadi narasumber di Qatar Economic Forum, menjawab pertanyaan moderator tentang bagaimana kemampuan anggaran pemerintah menyediakan USD 35 miliar untuk mendanai IKN.

"Bukan USD 35 miliar. Perhitungannya kita butuh 25-30 tahun untuk menyelesaikan IKN. Jadi jika kamu mengatakan USD 35 miliar dalam 30 tahun, ini USD 1 miliar dalam setahun. APBN mampu untuk itu. Jadi kita sangat percaya diri," kata Prabowo, Kamis (16/5).