SKK Migas Pastikan ENI Garap Proyek IDD Gantikan Chevron

4 Juli 2023 17:52 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Direktur PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf (tengah) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Direktur PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf (tengah) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
ADVERTISEMENT
Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf menyebut perusahaan migas asal Italia, ENI S.p.A secara resmi mengakuisisi proyek gas Indonesia Deepwater Development (IDD) dari hak partisipasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).
ADVERTISEMENT
Nanang menyebut negosiasi pengalihan proyek IDD ini sudah selesai. Selain itu, kedua perusahaan juga sudah menyelesaikan proses perjanjian pengelolaan proyek IDD.
"Pembagian Chevron diambil oleh ENI. Utamanya chevron Indonesia, dan juga dari Dirut ENI sudah deal, sudah tinggal wording di dalam kontraknya," kata Nanang saat ditemui usai Forum Kapasitas Nasional III, Balikpapan, Kalimantan Utara, Selasa (4/7).
Namun, Nanang tak merinci berapa nilai dari pengalihan proyek IDD PT Chevron Indonesia kepada ENI.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, meminta proses alih kelola operator proyek gas Indonesia Deepwater Development (IDD) oleh perusahaan migas asal Italia, ENI, paling lambat selesai Juli 2023.
Arifin menetapkan target ENI mengakuisisi hak partisipasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di proyek IDD sebanyak 63 persen pada akhir Mei 2023, tetapi ternyata molor hingga kini belum kunjung rampung.
ADVERTISEMENT
Dia menegaskan, jika proses ini tidak selesai di Juli 2023, pemerintah akan mengambil langkah tegas terkait masa depan proyek gas laut lepas (offshore) tersebut.
"Kita juga harapkan IDD harus ada kepastian, kalau enggak kita ambil pemikiran lain. Makanya kita minta kepastian di bulan Juli untuk amankan kita punya ke depan," kata Arifin di kantor Kementerian ESDM, Jumat (23/6).