Soal Beda Tarif KRL Orang Kaya dan Miskin, Menhub Bilang Masih Dibahas Hati-hati

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Gedung DPR RI, Rabu (18/1/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Besaran tarif KRL antara orang kaya dan miskin masih dalam tahap pembahasan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut hingga kini masih mengevaluasi berapa tarif yang nantinya digunakan.

Menhub Budi Karya sebelumnya menyampaikan rencana adanya perbedaan antara tarif orang kaya dan orang miskin yang menggunakan jasa KRL Commuter Line. Perbedaan ini terdapat pada penerapan subsidi.

Budi Karya mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan pemetaan terkait rencana perubahan tarif KRL. Ia juga mengajak para pengamat kebijakan publik hingga DPR berdiskusi.

"Kita akan rekomendasikan apa yang akan menjadi suatu rekomendasi apakah itu berkaitan dengan kereta cepat yang di Argo Parahyangan seperti apa berkaitan dengan by the service tadi disampaikan bapak-bapak harus dievaluasi. Ini semua lagi dievaluasi," ujar Menhub Budi di gedung DPR RI, Rabu (18/1).

Regulasi nantinya baru akan dirancang setelah evaluasi selesai. Ia sempat menekankan agar tak melulu ditanyai soal tarif tersebut.

"Jangan ditanya itu seperti apa, karena kami sudah mengumpulkan para ahli kebijakan publik untuk membahas. Kita sudah rapat 2 kali dan dari merekalah dari masyarakat yang kita terima untuk rekomendasi," kata dia.

Suasana di Stasiun Sudirman, Jakarta, Jumat (30/12/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan bahwa tarif KRL masih dalam pembahasan. Terutama mengingat transportasi umum merupakan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) atau objek subsidi pemerintah.

"Subsidinya ini memang kita harus mengoptimalkan supaya subsidi ini tepat sasaran tetapi tentang skema yang kemarin disampaikan masih dalam diskusi dengan para pengamat kebijakan publik akademisi dan sebagainya," ungkap Adita.

Adita belum bisa menyebutkan tanggal pastinya. Adita menyebut pemerintah berhati-hati dalam memutuskan rencana ini.

"Sesuai hasil dari pembahasan studi lagi dibuat. Kami bersama beberapa perguruan tinggi, akademisi, pengamat sedang melakukan studi. Beberapa kali melakukan pertemuan ya memang nanti tentu harus hati-hati," tambahnya.

Berdasarkan catatan kumparan, selama ini tarif KRL yang diberlakukan sebesar 55 persen disubsidi oleh pemerintah. Sementara 45 persen sisanya ditanggung oleh penumpang.

Belakangan Budi Karya menyatakan penumpang yang mampu akan diberlakukan tarif yang berbeda. Kemenhub mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,051 triliun untuk penyelenggaraan PSO kereta di tahun 2022 ini, termasuk untuk kebutuhan operasional KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta.

"Jadi yang sudah berdasi, berdasi bukan apa-apa ya, tapi kemampuan finansial tinggi mesti bayar lain, yang (tarif) average sampai 2023 kami rencanakan tidak naik," pungkas Budi Karya saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2022, Selasa (27/12).