Sri Mulyani Bahas Risiko Utang Negara Berpenghasilan Rendah di Forum G7

Menkeu Sri Mulyani dalam Forum G7 di Jepang. Foto: Dok. Kemenkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rangkaian dialog G7 Finance Ministers and Central Bank Governors di Jepang. Pertemuan tersebut dipimpin Menteri Keuangan Jepang, Shun'ichi Suzuki dan dihadiri oleh para Menteri Keuangan ketujuh negara anggota G7 lainnya seperti Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, serta Uni Eropa.

Pertemuan G7 membahas kondisi dan risiko makro ekonomi di negara-negara berkembang dan penanganan utang di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

Dalam pertemuan itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan negara berkembang masih mengalami risiko scarring effect sebagai dampak pandemi, tensi geopolitik yang terus menguat, dan efek rambatan dari kebijakan moneter di berbagai negara.

"Selain itu juga tantangan global yang dihadapkan pada risiko sektor keuangan yang tidak stabil, geopolitik, dan perkembangan artificial intelligence. Pendanaan berbiaya tinggi (high-cost financing) juga menjadi salah satu tantangan berat negara berkembang. Di sinilah peran vital G7 dan G20 dalam mendorong dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Sabtu (13/5).

Kemudian, pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama internasional, termasuk peran bank pembangunan multilateral dalam mendukung prioritas pembangunan di negara-negara berkembang.

Indonesia bersama negara anggota G20 telah membentuk Pandemic Fund pada masa Presidensi G20 tahun 2022 untuk menguatkan kemampuan dan kesiapan negara berkembang dalam merespons risiko terjadinya pandemi selanjutnya secara lebih baik.

Menkeu Sri Mulyani dalam Forum G7 di Jepang. Foto: Dok. Kemenkeu

Sementara itu, pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur juga perlu mendapat dukungan dari negara maju. Pendanaan infrastruktur yang terjangkau tentu akan sangat membantu negara berkembang dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Sementara dalam perspektif kawasan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa kesuksesan G20 akhir tahun lalu akan dilanjutkan ke Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini, terutama dalam rangka mempromosikan kerja sama regional di sektor kesehatan, ketahanan pangan, dan keuangan berkelanjutan, serta transisi hijau.

Sri Mulyani menyampaikan gagasan bahwa Taksonomi ASEAN tentang keuangan berkelanjutan Versi 2 yang diterbitkan pada Maret 2023, menjadi taksonomi pertama memasukkan transisi energi sebagai kegiatan yang memenuhi syarat untuk keuangan berkelanjutan.

Gagasan ini pun mendapat apresiasi dan dukungan yang kuat dari negara G7 dan akan dijadikan sebagai replika pengembangan di kawasan dan negara lain.

Selain itu, Sri Mulyani juga hadir sebagai pembahas dalam seminar bertajuk “Economic Policies in Pursuit of Welfare”. Dalam pertemuan ini, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya dengan meningkatkan alokasi anggaran.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan relatif cepat dari 10,2 persen selama pandemi, menjadi 9,6 persen pada tahun 2022. Selain itu, ia juga menyampaikan APBN Indonesia telah mempertimbangkan aspek inklusivitas dengan mengalokasikan belanja sebesar 20 persen dan 5 persen untuk pendidikan dan kesehatan.