Sri Mulyani Gelontorkan Rp 13,6 Triliun Bayar Diskon Tarif Listrik ke PLN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan anggaran sebesar Rp 13,6 triliun untuk membayar kompensasi diskon tarif listrik yang diberikan kepada pelanggan rumah tangga pada Januari-Februari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat serta menekan inflasi pada kelompok harga yang diatur pemerintah (administered price).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa diskon tarif listrik berlaku bagi pelanggan dengan daya hingga 2.200 volt ampere (VA). Sepanjang Januari 2025, sebanyak 71,1 juta pelanggan telah menikmati kebijakan ini, sedangkan pada Februari jumlahnya mencapai 64,8 juta pelanggan.

"Total anggaran yang diperlukan kita masih dalam proses estimasi, tapi angka sementara yang kami catat adalah Rp 13,6 triliun. Jadi kalau harga listrik turun, dia langsung nanti menyumbang ke inflasi administered price yang juga turun. Makanya tadi kalau dilihat lagi slide-nya tentang inflasi, inflasi kelompok administered price itu mengalami penurunan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3).

Lebih lanjut, Suahasil menegaskan penurunan inflasi administered price merupakan dampak dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program diskon listrik ini.

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 394,3 Triliun untuk Subsidi di 2025

Selain itu, Suahasil mengatakan, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program subsidi lainnya untuk meringankan beban masyarakat.

"Untuk tahun 2025 bisa dilihat itu angkanya total subsidi yang kita anggarkan di dalam APBN 2025 total subsidi dan kompensasinya adalah Rp 394,3 triliun," paparnya.

Dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran subsidi dan kompensasi energi mengalami kenaikan. Pada 2024, realisasinya mencapai Rp 386,9 triliun, sementara untuk tahun ini anggaran meningkat menjadi Rp 394,3 triliun. Subsidi ini mencakup listrik bersubsidi bagi 42,1 juta pelanggan dari kelompok daya 450 VA dan 900 VA, serta subsidi energi lainnya seperti bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram.

Untuk BBM, pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dengan harga jual yang dibayar masyarakat. Misalnya, harga keekonomian Pertalite seharusnya Rp 11.700 per liter, tetapi dijual dengan harga Rp 10.000 per liter, sehingga selisih Rp 1.700 per liter ditanggung APBN. Sementara itu, untuk solar, selisih harga yang ditanggung pemerintah mencapai Rp 5.150 per liter.

Sektor pertanian juga turut mendapat perhatian melalui subsidi pupuk. Harga pupuk bersubsidi yang dibayarkan petani jauh lebih murah dibandingkan harga keekonomiannya. Misalnya, pupuk jenis Urea yang seharusnya seharga Rp 5.500 lebih per kilogram, dijual kepada petani hanya sekitar Rp 2.300 per kilogram. Pemerintah menyalurkan subsidi pupuk sebanyak 7,3 juta ton kepada petani sepanjang tahun ini.