Stafsus Erick Pastikan BUMN Berminat Tambah Saham Vale

Pabrik pengolahan Nikel milik PT Vale Indonesia (INCO) di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Foto: Angga Sukmawijaya/kumparan

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengungkapkan BUMN berminat menambah kepemilikan saham di PT Vale Indonesia Tbk.

"Kalau pemerintah memang merestui, kita pengin masuk, kita akan masuk karena kita serius untuk hilirisasi. Mudah-mudahan harganya cocok," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (3/2).

Lebih lanjut, secara gamblang dia menyebut MIND ID berminat menambah kepemilikan sahamnya di Vale.

"Minat lah, masa nggak minat, menaikkan saham MIND ID di Vale, pasti minat, karena kita kan fokus di hilirisasi," katanya.

Vale Bakal Ikut Jejak Freeport, Erick Thohir Baca BUMN Berperan

Rencana pelepasan saham asing atau divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) belum rampung hingga kini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut peran BUMN sangat penting dalam proses tersebut

Erick berkata, pembahasan divestasi Vale Indonesia sudah dilakukan di rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung Presiden Jokowi dan beberapa kementerian terkait.

"Sudah ada ratas bersama Bapak Presiden dipimpin langsung, ada ESDM, saya, Menko Marves, Menkeu, Menko Perekonomian, ada Menteri Investasi, bahwa divestasi Vale, BUMN akan berperan seperti dulu Freeport," ujarnya saat konferensi pers, Senin (2/1).

Dia memastikan, keputusan tersebut adalah win-win solution bagi pemerintah dan pihak perusahaan. Belajar dari divestasi Freeport Indonesia, Vale bisa turut serta membangun ekosistem pertambangan dan industri hilirisasi di dalam negeri.

"Sama seperti Freeport kemarin setelah divestasi memperbaiki kinerja keuangan kita dan Freeport mau jadi ekosistem kita dengan contoh membangun smelter, bahkan kita uji coba 5G mining di freeport pertama di Asia Tenggara," jelas Erick.

Lebih lanjut, Erick memastikan BUMN harus bermitra dengan banyak pihak untuk membangun perekonomian nasional, tidak terkecuali perusahaan asing seperti Vale, terlebih usai pemerintah melarang ekspor bijih nikel.

"Vale menjadi bagian penting buat kita, karena Indonesia salah satu negara yang memproduksi nikel," tegasnya.

Meski demikian, dia enggan membeberkan rencana divestasi saham Vale Indonesia dengan rinci, apakah BUMN atau lebih tepatnya holding pertambangan MIND ID akan mencaplok sisa kepemilikan saham asing agar Vale memenuhi syarat perpanjangan kontrak.

Suasana pabrik pengolahan Nikel milik PT Vale Indonesia (INCO) di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Foto: Angga Sukmawijaya/kumparan

Berdasarkan UU No 3 Tahun 2020 Pasal 112, badan usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 persen secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional.

Per 31 Desember 2021, komposisi pemegang saham Vale Indonesia mayoritas masih dimiliki perusahaan asing, yaitu 43,79 persen dimiliki Vale Canada Limited, 15,03 persen Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (SMM), dan 0,54 persen milik Vale Japan Ltd.

Sementara persentase saham yang dimiliki oleh Indonesia yaitu 20,64 persen publik Indonesia, 20 persen PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau holding tambang MIND ID. Dengan begitu, masih ada 11 persen saham yang harus dilepas oleh asing.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ingin keputusan perpanjangan Kontrak Karya Vale Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diumumkan tahun ini.

Kontrak karya Vale Indonesia akan akan habis pada 28 Desember 2025. Perusahaan memiliki konsesi tambang seluas 118.017 hektar di tiga provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

"Saya kira kita pengin putuskan itu tahun depan (2023). Jadi ini saya akan usulkan jangan diganggu (konsesi tambang) yang 100.000 hektar ini," ujar Luhut kepada wartawan usai groundbreaking Proyek Pomalaa di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Minggu (27/11/2022).