Tak Kunjung Kelar, Merger BUMN Karya Akan Diserahkan ke Pemerintahan Prabowo

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai peresmian Mandiri Digital Tower di Jakarta Barat, Rabu (18/9/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menuturkan merger BUMN Karya tidak akan rampung sebelum pergantian pemerintahan tahun ini. Proses perampungan merger perusahaan konstruksi ini akan dilimpahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Merger BUMN Karya menjadi satu di antara empat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum dapat rampung pada Oktober 2024, dari total 88 PSN yang ditugaskan Presiden Jokowi kepada Kementerian BUMN.

Erick menjelaskan, penyelesaian merger perusahaan BUMN Karya masih dalam proses di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian BUMN telah bersurat kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, untuk hal ini.

Meski demikian, Erick memastikan, sekalipun surat dari Basuki rampung dalam waktu dekat, akan merger perusahaan BUMN Karya belum tentu dapat diselesaikan sebelum pemerintahan berganti.

“Dari 88 (PSN) mestinya 84 selesai, masih coba restrukturisasi (BUMN) Karya sama (BUMN) Farma. Karya kan nunggu surat, tapi kalau suratnya turun pun enggak keburu,” kata Erick saat ditemui di Kantor Mandiri Digital Tower, Rabu (18/9).

BUMN Karya yang direncanakan akan merger menjadi tiga perusahaan adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Hutama Karya (Persero). Lalu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, bersama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PTPP. Kemudian PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero) dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberikan pengarahan kepada para pejabat TNI-Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024). Foto: Dok. Istimewa

Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga mendapat pekerjaan rumah untuk merampungkan proses restrukturisasi perusahaan BUMN Farma.

Meskipun Erick masih melihat ada kemungkinan perampungan restrukturisasi BUMN Farma dapat dirampungkan segera. “Farma sudah ada jalan keluar, tinggal tanda tangan bisa lah, masih bisa lah,” imbuhnya.

Hingga kini Kementerian BUMN juga belum mendapatkan partner strategis untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI.

Erick bilang, BSI kini sudah menjadi bank syariah yang besar, sehingga Kementerian BUMN kesulitan mencari jodoh yang tepat BSI.

Dengan demikian, pencarian investor BSI masuk ke dalam deretan PSN yang gagal dirampungkan sebelum pergantian kepemimpinan. “Yang belum itu BSI kan kita mencari strategic partner, cuman kan BSI-nya udah gede banget, jadi agak-agak gak mudah,” jelas Erick.

“Yang belum itu (pencarian investor) BSI, Merger (perusahaan BUMN) Karya, (restrukturisasi perusahaan BUMN) Farma, satu lagi lupa, banyak banget 88 itu selesai aja Alhamdulillah,” terang Erick.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memastikan seluruh restrukturisasi BUMN bisa rampung sebelum Presiden Jokowi lengser di Oktober 2024.

Apotek Kimia Farma di Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat. Foto: Luthfi Humam/kumparan

Dia memaparkan beberapa tugas Kementerian BUMN yakni restrukturisasi untuk memastikan keuangan perusahaan dalam kondisi sehat, seperti beberapa BUMN Karya seperti PT Waskita Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (WIKA), serta PT Indofarma Tbk (INAF).

"Harapan saya di periode Pak Erick Thohir dan saya di akhir Oktober ini semua restrukturisasi BUMN selesai dan kita tidak meninggalkan lagi permasalahan di masa yang akan datang," ungkapnya.