Tak Mau LPI Senasib dengan 1MDB, Sri Mulyani Klaim Rekrut Orang Profesional

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto: HO-Kementerian Keuangan/Antara

Indonesia kini memiliki Sovereign Wealth Fund (SWF) alias Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bernama Indonesia Investment Authorization (INA), serupa dengan 1MDB di Malaysia. Presiden Jokowi pagi ini telah mengumumkan susunan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi INA.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas INA menegaskan, pemerintah tak ingin INA senasib dengan 1MDB yang terbelit kasus pencucian uang. Untuk mencegah hal tersebut, Sri Mulyani mengeklaim bahwa pihaknya merekrut orang yang benar-benar profesional di Dewan Pengawas.

"Presiden dengan jelas tidak ingin terjadi 1MDB, karena kita kita harus punya institusi investasi SWF ini yang dikelola dengan baik. Sehingga dari awal saya dan Pak Erick (Erick Thohir) ini di dalam rekrut dewas ini adalah titik beratnya cari orang yang menjanjikan, profesionalitas, reputasi mereka, agar SWF ini tidak menimbulkan risiko," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Rabu (16/2).

"Jadi dari awal fokus bangun tata kelola yang baik. Makanya tadi Pak Jokowi tekankan ketiga dewas ini profesional dan integritas," Sri Mulyani menambahkan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto: HO-Kementerian Keuangan/Antara

Tak hanya di Dewan Pengawas, Sri Mulyani menyebut Dewan Direksi juga diisi oleh kaum profesional yang berintegritas tinggi.

"Waktu kami rekrut BOD (Board of Director), itu juga kriteria yang kita tekankan pada seluruh nama-nama ini sehingga kita bisa yakinkan profesionalitas kita sangat kuat dan memadai. Presiden berikan dukung penuh, seluruh lembaga negara lain untuk bisa kita dukung dan bantu dalam menjaga SWF ini," tegasnya.

Selain itu, kata Sri Mulyani, INA akan dikelola dengan transparan dan akuntabel agar dipercaya investor.

"Best practice secara internasional, bisnis prosesnya. Insyaallah kita dengan ikhtiar yang baik dan maksimal, kita jaga SWF ini jadi institusi yang baik, good, yang GCG (Good Corporate Governance) kuat," tutupnya.

Kasus pencucian uang melalui lembaga investasi milik negara sebelumnya pernah terjadi di Malaysia. Kasus inilah yang menjerat mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang didakwa bersalah atas kasus korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

1MDB adalah dana pemerintah yang diluncurkan pada 2009 dengan bantuan pemodal Malaysia Low Taek Jho, untuk membangun perekonomian Negeri Jiran. Program itu diluncurkan sendiri oleh Najib, segera setelah ia didapuk sebagai Perdana Menteri Malaysia.

1MDB rencananya akan mendanai pembangunan pembangkit listrik dan aset-aset energi lainnya di Malaysia dan Timur Tengah, termasuk pembangunan real estate di Kuala Lumpur. Dana 1MDB tersebut diawasi secara ketat oleh Najib, dan dia juga yang memimpin dewan penasihat sampai 2016.

Kecurigaan muncul pada 2014, saat terungkap 1MDB memiliki utang sebesar USD 11 miliar. Najib pun menghadapi puluhan dakwaan pidana terkait dengan skandal anggaran negara 1MDB, termasuk tuduhan pencucian uang, pelanggaran pidana kepercayaan dan penyalahgunaan kekuasaan.