Terkendala Lahan, 3.895 Unit Rumah Susun Program PUPR Belum Terbangun

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) membuat rumah susun (rusun) dengan nilai sewa Rp 10.000 per bulannya di Bekasi, Jawa Barat. Foto: Kementerian PUPR

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengungkapkan kendala lambatnya realisasi pembangunan rumah susun program PUPR tahun ini adalah masalah kepemilikan lahan.

"Progres rumah susun masih agak lambat karena ada beberapa usulan yang belum memenuhi kriteria kesiapan. Jadi ini kami dorong agar pemenuhan dapat segera, terutama status kepemilikan lahan," kata Iwan saat RDP bersama Komisi V DPR RI, Selasa (13/6).

Tahun ini PUPR menargetkan membangun rumah susun sebanyak 5.528 unit. Dari target tersebut, telah terealisasi 29,54 persen atau 1.633 unit. Sepanjang tahun ini, PUPR harus menyelesaikan sisa target pembangunan rumah susun sebanyak 3.895 unit.

Iwan mengatakan penyelesaian persoalan lahan harus segara diselesaikan mengingat waktu konstruksi yang terbatas.

Sejumlah warga berkumpul di area teras rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Kudu, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (11/10/2022). Foto: Aji Styawan/Antara Foto

"Jadi mohon kiranya dapat dipercepat paling lambat bulan ini karena peritmbangannnya waktu konstruksi sangat terbatas," kata Iwan.

Ketika masalah lahan terselesaikan, pihaknya akan segera mengeluarkan SK atau Surat Keputusan agar proses konstruksi bisa dilakukan. Ditjen Perumahan PUPR juga telah mengadakan rapat internal bersama Kepala Balai untuk membahas hal ini.

"Kemarin kami konsolidasi internal melaksanakan kesepakatan kemarin untuk segera dilakukan veriifkasi, dan saya SK-kan untuk segera dilaksanakan," ujarnya.