Titiek soal Swasembada Pangan: Kenapa Enggak Tiru Era Pak Harto Saja

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto saat ditemui usai Raker dengan Menteri Pertanian, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, berbicara mengenai swasembada pangan yang ditargetkan pemerintah saat ini. Ia juga menanggapi pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengeluhkan pemerintah tidak satu komando dalam urusan pangan.

Titiek mengatakan ada baiknya pemerintah saat ini meniru cara kerja pemerintah atau kebijakan pada saat kepemimpinan ayahnya, mantan Presiden Soeharto, dengan modifikasi sesuai perkembangan kondisi di Tanah Air terkini.

“Saya pribadi ya, kita ngapain sih cari-cari formula baru gitu. Bukan karena Pak Harto ya, zamannya Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras, kenapa kita enggak tinggal nyontek saja dan bisa disesuaikan dengan kekiniannya, ke suasana sekarang gitu,” kata Titiek ditemui usai Raker dengan Menteri Pertanian, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (5/11).

Titiek menilai selama kebijakan itu baik untuk diterapkan di Indonesia dan telah berhasil di masa lalu, pemerintah tidak perlu malu untuk mengadopsinya.

“Jadi enggak usah malu lah kalau nyontek dengan yang dulu yang berhasil gitu ya. Yang jelek kita tinggalin, yang bagus bisa kita lanjutkan gitu. Karena apa pun keberhasilan dulu itu bukan produknya Pak Harto, tapi produk dari anak-anak bangsa yang pintar-pintar gitu,” terang Titiek.

Saat ditanya mengenai apakah Komisi IV yang dipimpinnya mendorong Perum Bulog kembali menjadi perusahaan swasta, Titiek menolak. Dia menegaskan, Bulog harus fokus pada tugas pokok dan fungsi menyejahterakan petani.

“Enggak, yang penting Bulog itu enggak boleh cari untung, dia khusus harus untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” jelas Titiek.

Dia juga enggan menjawab pertanyaan perihal usulan Bulog ada di bawah Kementerian Pertanian (Kementan). “Ya gimana lihat nanti, gimana di bawah (keputusan) presiden maksudnya,” ujar Titiek.

Sebelumnya, dalam Raker yang dipimpin Titiek, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengeluhkan permasalahan pangan yang tidak satu komando.

Dia menolak Kementan disebut sebagai penentu produksi pangan. Sebab ada tangan lain yang juga berperan dalam tinggi rendahnya produksi pangan di Indonesia, yaitu perusahaan pelat merah di bawah Kementerian BUMN.

Dia kemudian mencontohkan permasalahan pupuk langka yang membuat petani kesulitan memproduksi pangan. Hanya saja, pupuk dari PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) di bawah Kementerian BUMN.

“Pupuk PIHC ada di BUMN, kami tidak bisa mengintervensi tapi kerjanya di pertanian, kemudian pertanian melakukan meningkatkan produksi, petani sederhana beri ruang untung pasti dia akan berproduksi, tetapi objek persiapan tidak bisa kami intervensi,” kata Amran.

Dia berharap ke depan, permasalahan pangan yang tidak satu komando ini bisa diselesaikan. “Sehingga ke depan ada pemikiran ini satu komando sehingga Menteri Pertanian bertanggung jawab, kalau ada apa-apa menterinya yang diganti, karena satu komando dari hulu ke hilir itu tanggung jawab kepada satu komando ini,” ujar Amran.