Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
Trump Janji Hapus Pajak Upah Lembur Jika Menang Capres AS, Tim Kamala Meragukan
15 September 2024 12:15 WIB
·
waktu baca 3 menitADVERTISEMENT
Calon Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump , berjanji akan menghapus pajak upah lembur jika dia terpilih menjadi presiden. Hal ini diutarakan Trump saat berkampanye di Arizona pada Kamis (12/9).
ADVERTISEMENT
"Sebagai bagian dari pemotongan pajak tambahan, kami akan mengakhiri semua pajak atas lembur. Jam lembur Anda akan bebas pajak," kata Trump dalam sambutannya di sebuah rapat umum di Tucson, Arizona, dikutip dari Reuters, Minggu (15/9).
Berdasarkan peraturan Departemen Tenaga Kerja, pekerja yang memenuhi syarat harus dibayar setidaknya satu setengah kali lipat untuk jam kerja di atas 40 jam dalam satu minggu kerja.
Biro Statistik Tenaga Kerja mencatat, hingga bulan lalu, pekerja pabrik Amerika dalam peran non-pengawasan bekerja lembur rata-rata 3,7 jam seminggu.
ADVERTISEMENT
Penghapusan pajak upah lembur ini tentu akan membuat pendapatan pemerintah berkurang. Kantor Anggaran Kongres nonpartisan melihat, jika Trump meneken perluasan pemotongan pajak ketika menduduki kursi presiden, maka akan meningkatkan defisit AS sebesar USD 3,5 triliun hingga 2033 lantaran defisit anggaran AS dalam 11 bulan pertama tahun fiskal ini adalah USD 1,9 triliun. Meskipun tidak jelas berapa banyak pendapatan yang diterima pemerintah dari pajak atas upah lembur.
Alasan Trump ingin meneken kebijakan ini lantaran menurut dia, pekerja lembur telah bekerja keras. Sementara, dari waktu ke waktu pekerja lembur luput dari perhatian pemerintah.
"Orang-orang yang bekerja lembur merupakan warga negara yang paling pekerja keras di negara kita dan sudah terlalu lama tidak ada seorang pun di Washington yang memperhatikan mereka," imbuh Trump.
ADVERTISEMENT
Tim Kamala Harris Meragukan
Juru Bicara Tim Kampanye Kamala Harris menilai janji ini diobral Trump karena putus atas penampilannya jelek dalam debat pekan lalu melawan Kamala
"Dia putus asa, berusaha keras, dan mengatakan apa pun untuk mencoba mengelabui orang agar memilihnya," kata Juru Bicara Tim Kampanye Harris.
Melawan Kamala Harris, Trump berada dalam persaingan yang ketat. Bahkan demi mengungguli wanita yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden AS tersebut, Trump sebelumnya menjanjikan akan membuat aturan yang menghapus pajak atas tip bagi pekerja layanan bantuan. Kamala Harris juga terpantau membuat janji serupa.
Pada acara kampanye bulan ini bersama para pekerja serikat, Harris menuduh Trump memblokir jam lembur dari jutaan pekerja selama masa jabatan kepresidenannya 2017-2021.
ADVERTISEMENT
Pada tahun 2019, pemerintahan Trump mengeluarkan aturan yang meningkatkan kelayakan pembayaran lembur hingga 1,3 juta pekerja tambahan di AS, menggantikan kebijakan yang lebih dermawan dari pendahulu Trump, Presiden Barack Obama.
Pemerintahan Trump menaikkan tingkat upah untuk pengecualian pembayaran lembur menjadi USD 35.568 per tahun, naik dari ambang batas lama sebesar USD 23.660. Kelompok hak pekerja mengkritik langkah tersebut, menyebut skema tersebut mencakup jumlah pekerja yang jauh lebih sedikit daripada skema yang diteken oleh Obama.
Di bawah pemerintahan Obama, Departemen Tenaga Kerja mengusulkan untuk menaikkan ambang batas menjadi lebih dari USD 47.000, yang akan membuat hampir 5 juta pekerja lebih memenuhi syarat untuk mendapatkan lembur. Aturan itu kemudian dibatalkan di pengadilan.
Upah lembur pada tingkat pendapatan ini sangat menguntungkan pekerja kerah biru, seperti pekerja makanan cepat saji, perawat, asisten toko, dan karyawan berpenghasilan rendah lainnya.
ADVERTISEMENT
Usulan Trump akan menjadi yang pertama bagi pemerintah federal. Meskipun sebelumnya telah ada negara yang meneken kebijakan ini pada 2024, yaitu Alabama.
Alabama mengecualikan upah lembur bagi pekerja per jam dari pajak negara bagian sebagai tindakan sementara yang memperoleh dukungan legislatif. Tujuannya untuk membantu pengusaha mengisi lowongan pekerjaan di pasar tenaga kerja yang ketat. Pengecualian ini hanya berlaku selama 18 bulan.