Usai Divestasi Saham, PT Vale Indonesia Dapat Perpanjangan Izin Tambang 20 Tahun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Kementerian ESDM, Senin (15/1/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyatakan, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) akan mendapatkan perpanjangan Kontrak Karya dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 20 tahun. Hal ini didapatkan setelah kontrak karya Vale berakhir di tahun 2025.

"Dokumen resminya minggu ini, Hari ini Insyaallah. Ya, kira-kira (20 tahun). Kan, MIND ID sudah paling gede di situ. Ya, kalo dulu kan mintanya 5 tahun. Nah, sekarang kalo investasinya gede, ya kan harus kita juga pastikan bahwa bahan bakunya ada," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM

Arifin mengatakan, IUPK akan dikeluarkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Sementara untuk rekomendasi tetap dari Kementerian ESDM. "Rekomendasi dari kita," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta para menteri terkait agar memudahkan izin pertambangan. Hal itu diungkapkannya di acara penandatanganan pelepasan 14 persen saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) ke MIND ID.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, saat meninjau pertambangan nikel PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Sulawesi tenggara, Sabtu (13/8). Foto: Dok. Kementerian ESDM

Luhut mengatakan dalam mengeluarkan izin tambang, terutama kepada perusahaan pemilik Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) seperti Vale Indonesia, harus dipastikan kewajiban hilirisasinya. Tujuannya agar ada nilai tambah dari setiap tambang yang digali di Tanah Air yang ujungnya menguntungkan negara.

"Dan juga saya terakhir minta kepada teman-teman menteri, semua perizinan-perizinan yang masih belum keluar segera diselesaikan. Terutama IUPK bisa dikeluarkan dalam minggu ini, sehingga proses transaksi akuisisi ini bisa dituntaskan segera. Ini saya pikir penting, buat kita Indonesia harus terkenal transparan," kata Luhut.

Dia juga memastikan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada para pengusaha tambang. Semuanya sesuai aturan. Penegasan ini menurut dia penting agar pada investor di dalam dan luar negeri percaya Indonesia sebagai negara yang punya kredibilitas tinggi di tengah ekonomi global yang tidak baik.

Bahkan Luhut menyebut satu per satu nama menteri yang terkait perizinan tambang. Mulai dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hingga Menteri ESDM Arifin Tasrif.

"Dan terakhir saya minta perizinan-perizinan yang juga belum selesai, seperti yang saya sebut di atas tadi, tuntaskan minggu ini, saya ulangi tuntaskan minggu ini. Saya kira Menteri ESDM ada di sini (diwakilkan) Sekjen ada di sini, Menteri Bahlil ada di sini, semua ada di sini, tidak ada dusta di antara kita," ujarnya.