Vaksin Berbayar: Ditunda, Dibatalkan, hingga Digratiskan Jokowi

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan tentang paket obat-obatan dan vitamin bagi pasien corona di Istana Merdeka, Kamis (15/7/2021. Foto: Youtube Setpres

Pelaksanaan program vaksinasi berbayar individu melalui PT Kimia Farma Tbk batal dilakukan pemerintah. Sebelum resmi dibatalkan, program ini selalu berubah-ubah: dari yang diklaim siap dieksekusi, kemudian ditunda hingga akhirnya dibatalkan.

Berikut kumparan merangkum silang sengkarut program vaksinasi berbayar.

Dijadwalkan Dieksekusi 12 Juli 2021

Program vaksinasi individu berbayar di apotek Kimia Farma sedianya dimulai pada Senin (12/7) lalu, menggunakan vaksin Sinopharm. Plt Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) atau cucu usaha Kimia Farma, Agus Chandra, mengungkapkan bahwa sudah ada 1,5 juta dosis vaksin yang siap dipakai.

"Berapa yang kita siapkan gelontorkan untuk stok vaksinasi yang kita gunakan untuk vaksin individu, tentunya akan bertahap sesuai ketersediaan vaksin yang ada," kata Agus saat konferensi pers secara virtual, Minggu (11/7).

Agus menjelaskan vaksinasi berbayar tersebut merupakan penugasan dari Bio Farma dan Kimia Farma. Rencananya di tahap awal penjualan baru tersedia di 8 klinik Kimia Farma. Di Jakarta ada di Senen, Pulogadung, dan Blok M. Selanjutnya, ada di Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan Bali. Jumlah wilayah dan tempat tersebut akan ditambah sesuai keadaan.

Dapat Protes Keras hingga Ditunda

Rencana vaksinasi berbayar tersebut ternyata menuai penolakan keras dari berbagai kalangan. Termasuk di antaranya dari Komisi IX DPR. Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh bahkan mendesak agar program vaksinasi berbayar ini dibatalkan. Dia mengaku kecolongan dan tak ada pembahasan sebelumnya di Komisi IX DPR terkait vaksinasi ini.

Gelombang penolakan juga datang dari berbagai pihak. Hal tersebut akhirnya membuat Kimia Farma memutuskan menunda vaksinasi berbayar.

Kabar penundaan itu disampaikan Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro. Ia tak menjelaskan kapan program tersebut bakal dijalankan. "Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ujar Ganti kepada kumparan, Senin (12//7).

Dia mengakui, banyaknya pendapat mengenai kemunculan program tersebut membuat BUMN farmasi ini memutuskan untuk menunda penyediaan fasilitas tersebut.

Petugas kesehatan memberikan dosis Vaksinasi COVID-19 pada Sentra INKINDO DKI Jakarta dan masyarakat sekitar, di One Bellpark Mall, Jakarta Selatan, Selasa (13/7). Foto: Pemprov DKI Jakarta

Dibatalkan Jokowi

Pro kontra soal vaksinasi berbayar pun terus bergulir. Hingga akhirnya Presiden Jokowi membatalkan vaksinasi berbayar bagi individu. Hal ini disampaikan oleh Seskab Pramono Anung.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," tegas Pramono dalam rekaman video yang juga ditayangkan di akun Setpres, Jumat (16/7).

Dengan keputusan ini, kata Pramono, vaksinasi corona bagi seluruh rakyat Indonesia gratis. Tak ada pengecualian.

"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," imbuhnya.

Untuk pemberian Vaksinasi Gotong Royong (VGR), Pramono menyebut distribusinya akan tetap melalui perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan yang akan membayar, bukan karyawan.

Jokowi Pastikan Vaksinasi Tetap Gratis

Puncaknya, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa vaksin corona tetap diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan menggratiskan vaksinasi ditetapkan setelah pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat dan kalkulasi ulang anggaran negara.

"Setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan yang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," ujar Jokowi dalam keterangan melalui video, Rabu (16/12).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memerintahkan Menkeu dan jajaran kabinet lainnya untuk memprioritaskan program vaksinasi di tahun anggaran 2021.

"Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan Menkeu untuk memprioritaskan dan realokasi dari anggaran lain dari ketersediaan vaksinasi gratis ini," kata Jokowi.

"Sehingga tak ada alasan bagi masyarakat tak mendapatkan vaksin," tutup dia.