Wamen BUMN Beberkan Alasan Penunjukan Direksi & Komisaris Bank Syariah Indonesia

kumparanBISNIS

16 Desember 2020 19:52 WIB

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, dalam BUMN Goes to Campus di Universitas Riau, Selasa (19/3). Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo membeberkan alasan penunjukan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia yang dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BRI Syariah Tbk, pada Selasa (15/12).

Dia yakin, pengangkatan sejumlah nama dalam kursi kepengurusan 3 bank syariah BUMN hasil merger itu merupakan orang-orang terbaik di bidangnya. Sebab, masing-masing bank yang digabung memiliki kekhasan dalam model bisnis.

"Tentu kita melihat dari track record dan kompetensi dari para direksi sekarang dan kesesuaian dengan jabatan yang ada untuk memperkuat manajemen BSI," ujar dia dalam konferensi pers usai penandatangan Akta Penggabungan Bank Hasil Merger, Rabu (16/12).

Untuk pengangkatan jajaran komisaris dan dewan pengawas dalam bank ini, kata dia, juga memberikan warna dan kontinuitas dari strategi dan bisnis model masing-masing bank.

"Jadi kami yakini bahwa mereka profesional baik dari komisaris dan direksi adalah yang terbaik di bidang masing-masing. (Mereka) punya integritas dan idealisme untuk membawa BSI jadi bank terbaik," ujarnya.

Konferensi Pers Penandatanganan Akta Penggabungan Tiga Bank Syariah Milik Himbara pada Rabu (16/12). Foto: Dok PMO Integrasi Bank Syariah BUMN

Kartika yang biasa disapa Tiko menyebut, dengan penggabungan 3 bank ini, kapitalisasi bank hasil merger akan semakin besar. Asetnya bisa mencapai sekitar Rp 210 triliun.

Untuk akses pasarnya, diharapkan BSI akan bisa menuju kepada 10 bank syariah terbesar di 2025. Jangkauan cabang yang akan lebih luas akan ditaksir akan melebihi pertumbuhan pasar bank konvensional. Apalagi, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga maupun pertumbuhan aset bank syariah selama ini selalu lebih tinggi dari bank konvensional.

Untuk rencana global bank hasil merger ini, kata Tiko, maksudnya bukan berarti akan menuju pasar global tapi ingin mempunyai lisensi di pasar global untuk bisa mengakses pasar global sukuk.

Alasannya, Indonesia sebagai negara yang sangat membutuhkan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, sebenarnya selama ini belum terlalu banyak menggunakan produk syariah yang cocok untuk pembangunan infrastruktur.

"Dan sukuk terutama dengan pasar global yang kian besar ini merupakan salah satu pasar yang bisa kita tuju untuk melakukan pendanaan project baru maupun recycle dari project lama yang sudah ada di Indonesia dan itu merupakan struktur yang pas untuk pembiayaan jalan tol, pembiayaan pembangkit listrik," kata Tiko.