Wamenhan: Anggaran Pertahanan RI Separuhnya Buat Gaji Pegawai

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Muhammad Herindra di Media Center Indonesia Maju. Foto: Kementerian Pertahanan

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Muhammad Herindra menyinggung anggaran pertahanan Indonesia kalah dari negara tetangga jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB). Saat ini anggaran pertahanan Tanah Air baru sekitar 0,8 persen dari PDB.

Herindra mengaku anggaran pertahanan secara nominal terbilang besar. Namun apabila dinilai dari kualitasnya, separuh anggaran dialokasikan untuk gaji pegawai.

“Kita masih terkendala dengan anggaran. anggaran pertahanan kalau dibandingkan dengan GDP kita masih jauh, kita belum sampai 0,8 persen. dibandingkan negara-negara tetangga kita 3 persen,” ujar Herindra dalam Youtube Media Center Indonesia Maju, Jumat (12/1).

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) itu menyebut usia alat perang saat ini sudah cukup lama. Pembelian alutsista juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

“Kalau kita mau beli yang baru, tidak secepat itu dan tidak semudah itu. Pengadaan alat perang itu tidak mudah, kita punya uang belum tentu bisa dibeli,” imbuh Herindra.

Analoginya, rumah sedang dibangun dan apabila atapnya bolong maka harus segera ditutup. Sedangkan jika membeli atap yang baru memerlukan waktu yang lama.

“Yang ada tersedia bukan bekas, tapi masih layak digunakan dan segera dipakai. itu segera kita taruh ke situ,” tuturnya.

Wamenhan menegaskan, belum ada dalam sejarah pengadaan 42 unit pesawat tempur Rafale di Indonesia. Pesawat tersebut akan tersedia dalam 7 tahun mendatang.

“Ready combat 7 tahun yang akan datang, begitu lama dalam menunggu kekosongan yang lowong. Ini bukan masalah bekas dan baru, alat perang pesawat masih layak pakai atau tidak. Itu pengganti sambil menunggu alat perang yang direncanakan,” jelas Herindra.