Wamenkeu Suahasil Rangkap Jabatan Jadi Komisaris PLN, Ini Kata Kemenkeu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan sambutan dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu (6/11). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memantau setidaknya ada 39 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari eselon I dan II yang rangkap jabatan.

Salah satu pegawai Kemenkeu yang rangkap jabatan adalah Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara yang juga merangkap sebagai Komisaris PT PLN.

Merespons hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengungkapkan yang tidak boleh merangkap jabatan sesuai UU adalah menteri keuangan.

"Yang dilarang setahu saya menteri. Penafsiran berikutnya apakah wakil menteri sama dengan menteri menurut UU?" kata Prastowo kepada awak media di Kementerian Keuangan, Rabu (8/3).

Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

"Ini kan perdebatan berikutnya. Silakan kalau itu tidak memuaskan sebaiknya diuji untuk wakil menteri," imbuhnya.

Lebih lanjut, Prastowo, mengakui rangkap jabatan oleh pejabat kementerian termasuk Kemenkeu sudah terjadi sejak dulu, karena sudah menjadi amanat UU Keuangan Negara dan UU BUMN.

"Bendahara negara adalah salah satu ultimate shareholders, pemegang saham utama, karena memegang otoritas fiskal maka menempatkan perwakilan di sana (BUMN)," kata Yustinus.

Yustinus mengatakan penugasan para pejabat menjadi komisaris BUMN dalam rangka pengawasan terhadap operasional perusahaan pelat merah, karena di situ ada tanggung jawab.