Wamenkeu Suahasil Respons Hapus Buku Kredit Macet Petani hingga Nelayan

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara di Hotel Shangri La, Senin (20/2/2023). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Pemerintah telah resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan kredit macet untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor-sektor strategis. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 November 2024.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, kebijakan penghapusan kredit merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perbankan. Terutama dalam menata kredit-kredit lama.

“Itu kan banyak kredit-kredit lama ya. Dan itu bagian untuk memperbaiki tata kelola (perbankan) dan juga untuk keperluan untuk UMKM, nelayan, dan petani,” kata Suahasil di Gandaria City, Selasa (6/11).

Menurut Suahasil, keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo menyetujui kebijakan tersebut. Rincian pelaksanaan di lapangan akan diatur lebih lanjut oleh lembaga perbankan terkait.

“Kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden. Nanti kita detailkan untuk pelaksanaan oleh para perbankan,” ungkapnya.

Wamenkeu, Suahasil Nazara berjalan saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam unggahannya di Instagram @smindrawati menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan sektor lain seperti mode, kuliner, serta industri kreatif. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran sektor-sektor tersebut dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung perekonomian nasional.

“Ini merupakan kebijakan strategis untuk mendorong sektor-sektor yang berperan penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani berharap, para pelaku UMKM di bidang tersebut dapat meneruskan usaha dan memberi keyakinan bahwa negara hadir memberikan dukungan.

“Ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri karena sangat penting peranannya bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.